LPA NTB-Unicef menargetkan pemenuhan dokumen identitas hukum bagi 100 warga Desa Tratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Sisa yang belum tuntas akan dihabisi Pemdes setempat lewat APBDes.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Desa Tratak, Syamsul Mujahidin, disela-sela pelayanan keliling, Selasa (12/2). Dari 3.000 an penduduk di desa itu, diperkirakan hanya 200-an warga yang belum memiliki identitas hukum seperti akta kelahiran, KTP dan KK. “Karena itu kami sangat berterima kasih kepada LPA NTB yang turut membantu desa dalam penuntasan dokumen identitas hukum yang sudah seharusnya dimiliki warga,” katanya.

Pelayanan dokumen identitas hukum Desa Tratak sendiri berlangsung Selasa hingga Rabu (13/2), mengingat masih banyak persoalan yang belum tuntas dalam proses kepemilikan identitas seperti KK. Pasalnya, KK yang semula diterima warga hanya berupa draf. “Itulah yang lebih dahulu diurus di Dukcapil. Karena itu pelayanan keliling dilakukan selama dua hari agar semuanya kelas,” katanya.

Ia menargetkan dengan target 200 an warga sebagian besar warga tidak lagi bermasalah dengan identitas hukum mereka. Jika tidak memiliki akta kelahiran, anak-anak kan tidak bisa sekolah,” kata Syamsul Mujahidin. “Karena itulah kami sebagai pemerintahan desa sangat senang,” lanjutnya.

Staf LPA NTB, Masnim, mengemukakan warga sangat antusias dalam mengurus identitas hukumnya. Sampai siang hari sudah ada sebanyak 70-an warga yang datang. Hal itu disusul kedatangan warga lain begitu mengetahui ada pelayanan yang dianggap sangat penting itu.

Menurut Masnim, warga menilai pengurusan kali ini penting mengingat pada pelayanan sebelumnya mereka tidak langsung bisa menerima dokumen identitas hukum. Sekarang, kata dia, warga bisa menerima langsung di tempat. “Karena itulah mereka yang baru tahu langsung datang dan langsung pula dilayani,” katanya.

Sebagian besar warga Desa Tratak berkecimpung dalam dunia pertanian, sisanya merupakan keluarga TKW dan jenis pekerjaan lain. Semula mereka enggan mengurus identitas hukum disebabkan jarak tempuh yang cukup jauh dari pemukiman menuju kantor pemerintahan kabupaten sejauh 20 kilometer. Jika pun mereka mengurusnya, belum tentu juga selesai dengan cepat.

“Karenanya masyarakat berbondong-bondong mendatangi tempat pelayanan keliling di kanor desa,” ujar Masnim. Hanya saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga pelayanan keliling dilakkan selama dua hari, demikian Masnim. ian