Ratusan warga masyarakat Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berbondong-bondong datang ke kantor desa setempat, Selasa (27/3) 2018. Hari itu, mereka begitu antusias mengurus dokumen KTP-el, KK, akta kelahiran, dan akta kematian.

Sebelumnya, pelayanan serupa berlangsung di Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa serta sejumlah desa dampingan. Suasana ramai itu terekam jelas oleh antusiasme warga mengurus identitas hukum mereka.

     Seorang ibu dari Dusun Dasan Lian Timuk, Aikmel Utara, Sufiatul Arni, hari itu mengaku memerlukan KTP-el untuk pengurusan administrasi di pegadaian. Ia pun butuh akta kelahiran untuk mendaftarkan anak perempuannya sekolah di SDN 1 Aikmel Utara. Pun perlu buku nikah dan KK untuk membuat akta kelahiran. Itu semua dilakukan sekaligus. Karenanya, pelayanan adminduk keliling ini bagaikan berkah baginya.

      Bayangkan jika pengurusan itu dilakukan secara reguler. Ia harus membuat buku nikah terlebih dahulu dengan mengikuti isbat nikah yang menelan waktu dan biaya. Setelah mendapatkan buku nikah baru bisa mengurus akta kelahiran anaknya.

      Artinya, pelayanan keliling mempermudah untuk mempercepat capaian identitas hukum baginya termasuk bagi sebagian besar warga yang kurang mampu di desa itu seperti para lansia dan penyandang disabilitas — yang tidak bisa mengurus identitas hukum sendiri.

     Terdapat pula diantaranya warga yang tidak memiliki identitas hukum karena hidup sendiri dan tidak memiliki anggota keluarga. Lewat Pokja, setelah berkoordinasi dan merancang kegiatan itu dengan pemerintah desa, pelayanan terpadu berhasil dilakukan. identitas hukum masyarakat akhirnya diperoleh.

      Masyarakat Aikmel Utara merasa terbantu karena mereka cukup dengan membuat persyaratan di desa  dan langsung dilayani di desa dengan sistem pelayanan terpadu yang dilakukan oleh LPA-Kompak.

      Hal serupa dilakukan di Desa Sukadana. Pasangan Hj.Marhamah dan Salman menguruskan akta kelahiran Ahmat Zarkasi Waliyun yang sudah berumur 4 tahun.

     “Saya senang dengan pelayanan ini karena bisa mengurangi biaya. Jadi cukup urus langsung,” kata Hj.Marhamah yang menyebut pelayanan itu diketahui dari kader Posyandu bernama Endang. Jika dibuat secara reguler, akta kelahiran Zarkasi tergolong akta kelahiran pengadilan karena laporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun sejak tanggal kelahiran. Artinya, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Akte kelahiran jenis ini tentu memiliki prosedur pengurusan yang lebih rumit dan memakan waktu yang lebih lama dibanding akta kelahiran yang lain.

     Di Desa Toya pun demikian keadaannya. Mereka tidak  perlu ke kantor camat atau dinas terkait untuk mengurus dokumen, cukup dengan membawa persyaratan sesuai dengan kebutuhan. Apabila berkas berkasnya sudah jadi, berkas itu diantar ke desa dan dibagikan langsung oleh kader yang tergabung dalam  Pokja Adminduk yang dibentuk oleh desa.

     Pada akhirnya bukan lagi Pokja yang  mencari masyarakat untuk membuat dokumen melainkan masyarakat sendiri yang langsung ke desa atau kader/Pokja untuk berkonsultasi dan mencari informasi kapan lagi ada pelayanan terpadu di Desa. Bisa dibilang, mereka sangat menantikannya.

    Di Kabupaten Bima, berkat adanya pelayanan keliling, seorang ibu datang dengan tergupuh-gupuh. Ia melaporkan seorang anaknya yang sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu namun masih masuk dalam daftar KK. Sedangkan seorang anaknya yang lahir kemudian belum masuk ke dalam daftar itu. Ia pun memroses persoalan tersebut di Kantor Desa Tumpu yang disambut dengan ramah oleh petugas.

     Jika semua itu dilakukan secara reguler, selain memerlukan biaya yang tidak kecil juga relatif rumit. Pertama mengurus akta kematian dan juga akta kelahiran.

     Sebutlah dalam akta kematian. Karena meninggal sudah lama maka harus dibuat surat pernyataan kematian yang mencakup keterangan waktu dan tempat kematian yang diperkuat dengan adanya materai.

      Untuk mengurus surat keterangan kematian kerabat yang telah lama meninggal, perlu mempersiapkan beberapa berkas persyaratan. Mulai dari fotokopi identitas sebagai pelapor, fotokopi kartu keluarga, dan kartu identitas dari saksi. Saksi untuk mengurus surat keterangan kematian ini mesti setidaknya berjumlah dua orang. Selain itu, meminta pernyataan dari RT/RW dan juga lurah setempat.

      “Ini baik sekali karena urusannya lebih gampang,” kata ibu itu.

    Sedangkan Ades dan Raiyah, petani asal Sakra yang kini bermukim di Kecamatan Plampang, menyukuri pelayanan ini. Bayangkan, mereka menikah Agustus 1998 namun baru tahun 2018 bisa mengurus buku nikahnya lewat isbat nikah yang digelar LPA-Kompak. Sebagai petani penggarap, Ades tidak memiliki banyak uang sehingga lewat Yandu cita-citanya memiliki buku nikah tercapai.

Memuliakan Warga

    Pokja Identitas Hukum memang intens melakukan pelayanan keliling diantaranya untuk KTP-el, akta kelahiran, kartu keluarga, dan akta kematian. Tidak hanya di desa-desa yang menjadi sasaran program, melainkan juga desa yang menjadi replikasi seperti Desa Tumpu, Desa Kenanga, Desa Tambe, di Kecamatan Bolo, serta Desa Tente dan Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

     Masyarakat mengetahui adanya pelayanan keliling karena pihak desa menginformasikan kepada setiap kepala dusun, kemudian pihak dusun menyebarluaskan informasikan melalui pengeras suara. Hampir tidak ada kesan rumit karena warga masyarakat benar-benar dilayani para relawan Pokja dan pihak desa maupun kecamatan.

     Relawan Pokja, misalnya, hanya meminta masyarakat menyiapkan persyaratan sesuai dengan dokumen yang dibuat. Lantas Pokja di setiap dusun membawa berkas ke desa pada hari pelayanan dan diserahkan kepada petugas Dukcapil yang datang langsung melayani masyarakat di lokasi terdekat. Warga yang datang terlambat kadang membawa berkas itu secara langsung.

     “Ini tidak seperti biasa. Hari ini masyarakat ramai sekali mengurus adminduk,” ujar Kades Tumpu, Arifin Yasin yang nampak gembira melayani warganya. Tidak kurang 266 warga berdatangan dihari pelaksanaan Rawi Rasa sembari membawa peryaratan yang dibutuhkan untuk mengurus KTP-el, KK dan akta kelahiran. Para petugas dari Dinas Dukcapil Kabupaten Bima pun datang membawa alat perekaman.

     “Alhamdulillah warga masyarakat menyambut baik kegiatan ini, mereka berdatangan walau hanya diinformasikan lewat masjid,” katanya.

     Kesadaran masyarakat untuk menghadiri sekaligus  pengurusan identitas diri dan anggota keluarganya sangat tinggi. Disisi lain, aparatur desa menunjukkan kinerja yang memuaskan sebagai bentuk dukungan maksimal kepada warganya. Di Desa Keli, Kecamatan Woha, aparat desa bahkan melayani masyarakat hingga pukul 22.00 Wita. 

     Bentuk layanan kepemilikan identitas hukum yang dilakukan di kantor desa memberi kemudahan bagi masyarakat baik dari sisi waktu pengurusannya maupun kecepatan pelayanannya.

    Kemampuan Dukcapil Kabupaten Bima yang dibantu oleh Pokja Identitas Hukum melayani di desa binaan LPA NTB berkisar 400 dokumen setiap kali melakukan pelayanan. Hasil layanan pun bisa diterima dalam jangka waktu maksimal 1 minggu untuk kartu keluarga, 3 bulan untuk KTP-el, 1 hari untuk akta kematian, dan sekira 1 bulan untuk buku nikah.