BIMA-Pemenuhan identitas hukum khususnya akta kelahiran untuk Kabupaten Bima telah mencapai 97, 03 %. Ini menunjukan bahwa tingkat pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bima tertinggi di NTB. Disisi lain, komitmen ditunjukkan pemerintah setempat  dengan mengabaikan membahas APBDes jika tidak mencantumkan 15 Belanja Wajib yang salah satunya adalah pelayanan adminduk.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bima, Zunaidin, pada  Bimtek Penguatan Peran BPD dan Pokja Adminduk untuk Kualitas Pelayanan Adminduk di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, 2 Mei 2019, mengemukakan untuk mewujudkan kabupaten yang tuntas adminduk, Pemkab Bima melakukan inovasi dengan membentuk KUPT Dukcapil (KUPT Parado, KUPT Langgudu, KUPT Sanggar, KUPT Ambalawi, KUPT Wawodan Sape) dengan sistem digitalisasi untuk pelayanan data kependudukan.

Menurut Zunaidin, pembangunan tidak hanya berfokus pada kegiatan infrastruktur. Sehingga diarahkan kegiatan yang sifatnya memberikan jaminan layanan terhadap masyarakat kecil, miskin dan termarginal.

“Kehadiran pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar dari masyarakat adalah sesuatu keniscayaan. Maka peran BPD sebagai lembaga musyawarah di desa harus mampu menangkap segala persoalan dan kepentingan masyarakat miskin,” paparnya.

Sementara itu, Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Bima, El Faisal, pada kesempatan yang sama menegaskan kewajiban Pemerintah Desa untuk melakukan 15 Belanja Wajib dalam APBDes sesuai dengan Perbup No 34 tahun 2018. “Hal ini penting dalam rangka memastikan kepentingan dasar masyarakat miskin dan masyarakat pada umumnya terpenuhi,” katanya.

Salah satunya adalah kepemilikan identitas hukum (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) termasuk kepemilikan AKTA NIKAH (Isbat Nikah). Apabila dalam rancangan APBDes tidak mencantumkan 15 Belanja Wajib ini, kata dia, maka kami dari DPMDes tidak akan pernah memberikan pengesahan terhadap rancangan APBDes tersebut.

“Intinya saya berharap hadirkan Dinas Dukcapil di Kantor Desa untuk melakukan pelayanan pemenuhan identitas hukum warga. Tuangkan dalam APBDes tentang Pelayanan Keliling dan honor Pokja Adminduk (IdentitasHukum) agar pelaksanaan fungsi dan tugas adminduk dapat dilakukan secara terus-menerus,” ujarnya. “Bagi desa yang masih banyak masyarakat miskinnya yang belum memiliki buku nikah agar dimasukan dalam APBDes tentang Pelaksanaan Isbat Nikah,” lanjutnya.

Ketua BPD Tumpu, Sudirman, mengakui Bimtek Penguatan Peran BPD dan Pokja Adminduk sangat penting dalam meningkatkan kualitas hasil layanan Adminduk yang ada di desa.

“Tumpu sebagai desa yang masuk dalam desa dampingan LPA NTB – KOMPAK di tahun 2019 dan padaTahun 2018 hanya sebagai Desa Replikasi kegiatan. Kami merasa sangat terbantu dengan dihadirkannya Dinas Dukcapil Kab. Bima dalam hal pelayana nAdminduk. UntukTahun 2019 diharapkan LPA NTB – KOMPAK terus melakukan dampingan,” harapnya.