Kegiatan pemenuhan identitas hukum masyarakat di desa banyak memberikan pengaruh perubahan terhadap kebijakan pemerintah desa. Selain terjadi perubahan pada tingkat kebijakan anggaran melalui APBDes, juga ada kepedulian terhadap penyandang disabilitas yang selama ini terabai.

     Sepasang suami isteri penyandang disabilitas bernama Amaq Rul dan Inaq Seni yang berasal dari Dusun Kandang Rarang Selatan, menikah pada tahun 2010. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Fitri Ariani. Kondisi kesehatan Amaq Rul cukup memprihatinkan. Ia menderita penyakit polio  sejak berusia  3 tahun yang mengakibatkan kaki kiriinya lumpuh total.

     Mereka sudah menikah selama 8 tahun tapi belum memiliki buku nikah. “Karena untuk mendapatkan buku nikah prosesnya rumit, lama dan biaya mahal,” tuturnya.   

     Karena belum memiliki buku nikah, anak-anaknya tidak bisa memperoleh akta kelahiran.

     “Anak saya tidak pernah memperoleh bantuan pemerintah karena tidak memiliki akta kelahiran. Padahal pak RT, Kadus dan kepala desa  mengetahui keadaan saya selaku orang tuanya, namun ketika saya dimintai akta kelahiran anak saya tidak bisa memenuhinya. Jadi sampai kapan saya menunggu agar saya dan isteri saya memperoleh buku nikah agar bisa mengurus akta kelahiran anak saya,” urainya.

    Keluarga Amaq Rul sangat bersyukur ketika Tarpini, salah seorang  anggota Kelompok Kerja/Pokja sekaligus kader Dusun Kandang mendatangi rumahnya dan menanyakan apakah sudah memiliki buku nikah?

     “Saya langsung jawab bahwa mana mungkin keluarga seperti kami ini bisa memiliki buku nikah karena kami tidak bisa mengurus dan tidak punya biaya,” katanya. Tapi ibu Tarpini memberikan harapan baru kepadanya. Tarpini langsung menjawab bahwa Amaq Rul dan Inaq Seni akan segera memiliki buku nikah. Demikian halnya dengan anaknya  akan cepat punya akta kelahiran.

    “Karena desa kita saat ini mendapat program pendampingan dari LPA dan Kompak  untuk membantu warga miskin agar segera bisa memilki buku nikah, KTP dan akta kelahiran dengan tidak dipungut biaya (gratis),” kata Tarpini.

     Pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 saat acara Pelayanan Terpadu di gelar, Amaq Rul dan Inaq Seni dengan membawa anaknya datang guna mengikuti Isbat nikah dan pembuatan Akta kelahiran anaknya.

     “Alhamdulillah saya dan keluarga sangat lega terutama anak saya akan memperoleh akta kelahiran, karena tahun ini juga anak saya akan masuk sekolah/SD,” ungkapnya.

    Sementara itu di Kabupaten Bima seorang anak bernama Herman mengidap penyakit polip ganas. Berdasarkan hasil diagnosa dokter, penyakitnya harus segera diangkat dan direkomendasi untuk dioperasi ke Rumah Sakit SHANG LAA Denpasar.

      Hasil pemeriksaan itu membuat panik kedua orang tua Herman. Dari mana biaya dicari, sedangkan mereka adalah keluarga miskin?  Mereka belum memiliki KK dimana nama Herman harus pula ada di dalamnya. Ditambah lagi BPJS Pemerintah yang dimiliki Herman pada tanggal lahir dan NIK-nya tidak sama dengan KTP yang dimiliki Herman. Akibatnya, BPJS-nya tidak bisa difungsikan.

     Mengetahui hal itu, dengan sigap Novi Indrasari, salah seorang relawan Pokja Identitas Hukum Desa Darussalam, membantu melakukan perubahan KK (untuk memasukan nama Herman di dalam KK orangtuanya) di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bima sekaligus membuatkan akta kelahiran untuk 6 saudara Herman yang lain. Berkat kegesitannya, hari itu juga pelayanan terhadap KK dan akta dapat bisa dilakukan. Setelah itu, Novi langsung menuju Kantor BPJS Kabupaten Bima untuk mengurus perbaikan BPJS atas nama Herman. Akhirnya, impian Novi membantu keluarga Herman terkabulkan.

     Novi pulang dan menyerahkan dokumen KK, akta kelahiran dan BPJS kepada keluarga Herman. Mereka sangat senang, terharu dan berterima kasih kepada Novi. Dengan dokumen tersebut, pada malam itu juga Herman didampingi ayah dan ibunya menuju Rumah Sakit di Denpasar sesuai dengan rujukan. Alhamdulillah, operasi berhasil dilakukan. Herman pun sudah sehat.

     “Saya merasa bangga dan bersyukur pada Allah karena masih diberi kesempatan untuk bisa membantu orang-orang yang sangat memerlukan. Apapun saya akan lakukan karena saya senang melihat ketika mereka bisa tersenyum saat dukanya terlewati,” tutur Novi dengan haru.

     Sementara itu, Hendi Pratama, warga Penyengar, Desa Monong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, mengalami persoalan dengan kedua matanya. Karena itulah Hendi yang mengalami kecacatan sejak lahir tak pernah sekolah. 

   Perjaka berusia 19 tahun anak dari pasangan Sudarli dan Amang Daeng ini bekerja sebagai petani jagung. Ia sangat bersyukur ketika mengetahui adanya pelayanan terpadu adminduk. Pasalnya, jarak yang mesti ditempuh dari kediamannya menuju Kantor Camat Utan sekira 7 km. Berangkat bersama seorang kawannya, ia pun melakukan perekaman. Hanya diperlukan waktu 2 jam sejak berangkat hingga kembali lagi ke rumah.

    “Antrean saya nomor urut tiga,” kata Hendi yang melakukan pengurusan KTP-El. Namun, sejak empat bulan melakukan perekaman, KTP dimaksud belum juga rampung hingga awal Mei 2018. Hendi tidak henti-hentinya bertanya kapan KTP bisa rampung mengingat ia sangat butuh untuk balik nama pembelian tanah untuk lahan pertaniannya seluas 2 hektar.

     Baginya, pelayanan keliling seperti itu sangat bagus diterapkan kedepan asalkan harus dengan konsisten realisasinya dokumen itu.

     Terdapat ratusan penyandang disabilitas yang tarbantu lewat Yandu dan Pelayanan Keliling yang difasilitasi LPA NTB-Kompak. Mereka sangat mengharapkan bantuan fasilitasi mengingat berbagai keterbatasan yang ada padanya.

      Sementara itu, telah tercipta kesadaran pihak Pemdes dalam mengakomodasi kebutuhan adminduk penyandang disabilitas lewat kepedulian dan alokasi anggaran. Beberapa desa tersebut masing-masing :

Desa Leu Kecamatan Bolo

     Dari data yang diperoleh Pokja diketahui jumlah disabilitas di Desa Leu mencapai 42 orang (L=25 dan P=17). Terdapat juga masyarakat miskin dan rentan. Hasil advokasi Pokja Identitas Hukum, melalui Perdes No. 02 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 diantaranya dialokasikan anggaran pemberian BPJS Mandiri untuk 100 orang warga miskin/rentan dan disabilitas dengan nilai anggaran Rp 30.600.000.

Desa Rasabou

    Sebanyak 100 warga disabilitas dan warga masyarakat rentan diberi jaminan kesehatan lewat anggaran dalam APBDes No. 1 Tahun 2018 dengan nilai Rp 3.100.000. Keberadaan kelompok disabilitas tersebut masuk dalam program pemenuhan layanan kesehatan itu mendapatkan pengesahan kelompok dari desa dan mendapatkan kepemilikan identitas hukum. Sebelumnya mereka kesulitan mengakses layanan pengembangan kreativitas kelompok disabilitas karena tidak memiliki identitas hukum berupa KTP, KK dan Jaminan Kesehatan. Berkat dampingan Pokja, mereka mendapatkan identitas hukum sekaligus layanan kesehatan.

Desa Darussalam

    Kesungguhan Pokja Identitas hukum melakukan pelayanan terhadap kepentingan kepemilikan identitas hukum bagi anak dan disabilitas mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Karena itu, Perdes No 02 Tahun 2018 tentang APBDes, Desa Darussalam memuat kepentingan layanan identitas hukum waarga sebesar Rp 4. 750.000,  bantuan pemberdayaan kelompok disabilitas Rp  6.000.000,  serta layanan kesehatan gratis bagi lansia Rp 6.000.000. Kegiatan dalam APBDes ini merupakan hasil analisa dan advokasi Pokja pada pemerintah Desa Darussalam.

   Perubahan itu berawal dari seorang anak disabilitas yang dirujuk penanganan kesehatannya di rumah sakit. Karena anak itu belum masuk dalam keanggotaan dalam kartu keluarga, maka pelayanan menjadi terhambat. Aktifis LPA NTB dan dibantu oleh Pokja kemudian mendatangi orang tua anak yang bersangkutan  untuk dibuatkan KK sekaligus akta kelahiran bagi anak tersebut. Penangan kesehatan bagi anak inipun bisa dilaksanakan di rumah sakit.

Desa Rabakodo

    Terdapat satu keluarga miskin di Desa Rabakodo yang merupakan warga pendatang (diluar Desa Rabakodo). Mereka telah berpuluh tahun Kepemilikan identitas hukum seperti KK, KTP dan akta kelahiran. Satu-satunya yang mereka miliki adalah kartu domisili dari desa.

     Kepindahannya selama ini tidak disertai surat keterangan pindah dari daerah lain. Walau tergolong miskin sehingga berhak untuk mendapatkan program rumah layak huni di desa Rabakodo, hal itu tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki identitas hukum sebagai syaratnya. Ketika program bantuan rumah layak huni ini dijalankan, mereka satu-satunya keluarga yang tidak bisa mendapatkan bantuan itu dengan alasan mereka tidak mempunyai KTP dan KK. Fakta itu mencuat setelah Tim LPA NTB mengkonfirmasi melalui kepala desa. Pihak desa  membenarkan keberadaan warganya tersebut.

    LPA NTB kemudian melakukan upaya bersama dengan Pemerintah Desa untuk membantunya. Diusulkan permohonan pembuatan KK baru, KTP sekaligus akta kelahirannya pada program layanan keliling percepatan kepemilikan identitas hukum warga di Desa Rabakodo. Dalam waktu yang singkat, satu keluarga inipun mendapatkan identitas hukum berupa KK, KTP dan akta kelahiran. Berdasarkan kepemilikan identitas hukum inilah Pemerintah Desa Rabakodo bisa memberikan bantuan rumah layak huni untuk kelurga miskin itu.

Desa Kembang Kerang

    Di Dusun Pungkasan, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Inaq Suhaini yang juga seorang penyandang disabilitas, disasar memperoleh rumah layak huni. Namun, persyaratan identitas hukum mengganjalnya. Lewat pelayanan yang diberikan Pokja, ia pun  mengurus akta kelahiran dan KTP-el sebagai persyaratan untuk memperoleh Rumah Layak Huni.

Desa Bayan

    Di  Desa Bayan, Kecamatan Bayan, KLU, Pemdes sudah melayani penyandang disabilitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan. Pemdes pun memberikan kepercayaan kepada mereka. Persoalannya, belum ada data konkrit disabilitas by name by addres. Namun sudah ada dana pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk disabilitas lewat pelatihan untuk pengelolaan SDA, seperti pengolahan jambu mente, buah naga, pisang dll

Desa Pemenang

    Di Desa Pemenang akan dialokasikan program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui dana desa dalam anggaran perubahan di tahun 2018 maupun 2019

Desa Anyar

    Di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Pemdes memberikan kepercayaan penyandang disabilitas berdasarkan kemampuan dengan menjadikan disabilitas sebagai narasumber pada pelatihan sablon. Mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan dan menjadi pengambilan keputusan di desa.

Desa Sambik Elen

     Di Desa Sambik Elen sudah ada pengalokasian Dana Desa untuk penyandang disabilitas, Pekka dan masyarakat miskin untuk pembinaan dan pelatihan-pelatihan.