SUMBAWA-Capaian pelayanan  adminduk Kabupaten Sumbawa sudah mencapai 80 persen dari semula 50 persen. Sisa 20 persen itu memerlukan kerja keras dan peran pemerintah desa agar tuntas 100 persen.

Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Sumbawa, Ulumuddin. Mengatakan hal itu pada Bimtek Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pokja Adminduk untuk Pelayanan Kwalitas Adminduk di Desa, Jumat (3/5/2019). Acara yang difasilitasi LPA Kompak itu dibuka Camat Plampang, Ir.Nawawi.

Mengapa desa begitu penting? Kata Ulumuddin, akuratisasi administrasi kependudukan tidak akan mencapai 100 persen tanpa validasi data yang benar terkait dengan kebenaran identitas  penduduk seperti kebenaran nama,tanggal lahir,status perkawinan dan sebagainya.

Keberadaan BPD sangat penting dan strategis baik dalam konteks pelayanan dasar administrasi kependududukan karena BPD merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi BPD diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2015 tentang BPD atau Perda nomor 10 tahun 2018 tentang BPD.

“Tapi yang ingin saya sampaikan gambaran dari peraturan tersebut adalah tugas dan fungsi BPD secara implementatif, karena kebanyakan BPD di Kabupaten Sumbawa saat ini tidak memahami bagaimana tugas dan fungsi BPD secara implementatif,” katanya.

Penyelenggaraan Musdes

Peran BPD dalam peraturan tersebut salah satunya menyelenggarakan Musdes (Musyawarah Desa) dalam menyusun RKP Desa. Faktanya yang menyelenggarakan Musdes adalah pemerintah desa dalam hal yang ini Kepala Desa sebagai pengundanng.

“Selama ini kita semua salah kaprah kenapa perencanaan kita tidak berbobot, tidak memiliki kwalitas dan mendapat perhatian? Belum lagi Musdes yang lain misalnya kerjasama desa karena kepala desa tidak dapat bekerja sama dengan pihak lain tanpa pelaksanaan Musdes,” ujarnya seraya menambahkan Musdes mempunyai kaitan dengan program pelayanan dan pencatatan administrasi kependudukan.

Ulumuddin mengingatkan jangan sampai ada Musdes yang bukan dari BPD sebagai pengundangnya. “BPD lah yang berperan sebagai pengundang seluruh elemen masyarakat dan BPD yang menyelenggarakannya yang difasilitasi oleh pemerintah Desa. BPD dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa bahwa akan diadakan Musdes Penyusunan  RKP Desa,” paparnya.

Dalam pelaksanaan Musdes semua unsur masyarakat harus diundang dengan  surat menggunakan kop BPD, seperti lembaga pemasyarakatan desa, kelompok tani, karang taruna, kader Posyandu, kelompok perempuan ,kelompok pendidik, kelompok disabilitas, semua kelompok di masyarakat  untuk memastikan terakomodir persoalan-persoalan di desa.

“Apabila ada  kelompok masyarakat tidak diakomodir maka tidak akan memenuhi unsur sesuai dengan amanat peraturan yang ada sehingga  tidak terakomodir  dalam RKP dan pada akhirnya tidak terakomodir di APBDes. APBDes dirancang oleh Sekretaris Desa (Sekdes) berdasarkan hasil dari Musyawarah Desa (MUSDES). Apabila pelaksanaan Musdes tidak berkwalitas dan tidak menampung aspirasi kelompok masyarakat maka masyarakat akan bertanya-tanya ke mana aspirasinya? Itulah sebabnya kepala Desa tidak bisa mengerjakan dan menguasai sendiri proses Musdes. Peran BPD yang sangat dibutuhkan dalam proses tersebut,” urai Ulumuddin

Dalam waktu dekat Dinas DPMD Kabupaten Sumbawa  akan mengadakan Bimtek terkait dengan penguatan peran BPD untuk seluruh desa supaya BPD mengasai regulasi yang ada terkait pelaksanaan pemerintah desa. Pasalnya, BPD harus memahami betul apa proses Musdes dan apa subsatasi pelaksanaan Musdes, Musdus dalam konteks Permendagri nomor 114 tahun 2018.

Artinya pemerintah desa dapat mengetahui apa permasalahan dalam masyarakat yang sesungguhnya. Misalnya dari sektor pendidikan jika tidak ada PAUD maka melalui Musdus akan diusulkan untuk membentuk PAUD. Oleh sebab itu sangat penting dalam pelaksanaan musdus semua elemen harus dilibatkan. Setelah proses musyawarah desa dimana semua aspirasi masyarakat sudah diakomodir dalam bentuk program kegiatan maka akan ditandatangani berita acara musyawarah Desa RKP Desa yang ditanda tangani kepala desa

ketua BPD dan salah satu wakil masayarakat

Setelah jadi RKP desa dan berita acara maka kewajiban pemerintah desa untuk menyusun rancangan APBDes yang diketuai oleh sekretaris desa bersama perangkat desa yang lain.

Terkait dengan administrasi kependudukan masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebab segala bentuk bantuan program pemerintah tidak akan mencapai pada sasaran jika identitas masyarkat tidak lengkap. Jika anak tidak punya akta kelahiran maka susah akan disekelolahkan,tidak punya KTP akan susah nanti untuk mendapatkan pinjaman kredit di bank atau BUMDES. Jadi administrasi kependudukan dianggap sebagai hal yang sangat penting dianggarkan dalam rancangan APBDes yang perlu dukungan  pendanaan. Dalam Permendagri nomor 30 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sudah diatur di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.