MATARAM-Tidak sedikit warga yang mengalami masalah kompleks berkenaan dengan dokumen adminduk. Karena itu, diperlukan penyederhanaan persyaratan dalam situasi tertentu bagi warga masyarakat agar seluruh warga menerima hak identitas hukumnya.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan sejumlah aktifis LSM seperti LPA dan Yayasan SANTAI, Jumat (6/7), di Green Asri,  berkenaan dengan kebijakan lokal percepatan adminduk. Pertemuan tersebut sekaligus sebagai upaya mendorong keluarnya surat edaran (SE) Bupati dan Perbup Juknis Penyusunan ADD. Dari hal itu diperlukan policy brief yang diharapkan menjadi beberapa landasan terbitnya SE bupati tersebut.

Dalam pertemuan itu mengemuka perlunya SE bertujuan untuk percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pasalnya, program kepemilikan identitas hukum ini cenderung direspon beragam masing-masing kabupaten terutama berkaitan dengan solusi bagi warga yang memiliki persoalan kompleks. “Jika setiap bulan saja Dukcapil turun ke desa maka adminduk ini akan tuntas,” kata Konsultan Unicef di NTB, Suratman.

Menurut Suratman, dalam hal dokumen identitas hukum warga, hal yang dipelrukan adalah percepatan dan penyederhanaan persyaratan. “Di Lotim dan Lobar (dalam pengurusan identitas hukum-red) syaratnya sama. Namun di Lotim selalu datang dengan solusi sedangkan di Lobar tidak dengan solusi. SE harus bisa mengurai tentang hal itu,” paparnya.

Ia menilai persoalan selama ini bukan pada masyarakatnya melainkan pada oknum pemerintah. Karena pengalaman menunjukkan ketika layanan dilakukan di tingkat desa masyarakat datang dengan berbondong-bondong. “Harus dipastikan proses layanan bisa sampai di tingkat desa,” ujarnya.

Beberapa persoalan yang dihadapi selama ini adalah peralatan yang kurang, anggaran dan minimnya petugas yang melakukan pelayanan. Karena itu, kata dia, SE harus memberi tanggung jawab kepada desa melakukan pembiayaan.  Sebab tanggung jawab adminduk ini ada pada kepala desa,” kata Suratman.

Pengurus Yayasan SANTAI, Dian, mengakui problem pelayanan adminduk cukup beragam. Karena itu ia sempat mencoba menguruskan KTP anaknya. Hasilnya, selama dua hari ia harus menunggu. “Kelemahannya adalah tidak ada informasi tentang keterangan pada loket-loket pelayanan. Jika orang luar tidak mengerti maka dia akan duduk menunggu,” ujar Dian.

Terkait persoalan alat di Kabupaten Lobar yang hanya memiliki satu alat, Dian mengatakan pemerintah harus didorong mengalokasikan pengadaan fasilitas agar jangan sampai masyarakat tidak terlayani. Pun berkenaan dengan petugas yang sangat terbatas, kata dia, jangan sampai pemerintah memiliki program di satu sisi, disisi lain pemerintahnya tidak siap.