MATARAM-Ketika seorang anak hamil, pernikahan adalah solusi. Hal itulah yang diyakini menjadi masalah ramainya pernikahan dini mewarnai kehidupan di Lombok. Benarkan adat mendukung kenyataan itu?

Tidak semua setuju. Bahkan muncul fenomena mulai giatnya desa membentuk Perdes Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Di seluruh kabupaten di Lombok, Pemdes menyuarakan perlunya PUP dijadikan Perdes. Bahkan Lombok Barat baru saja mengesahkan Perda PUP, sedangkan Gubernur NTB baru dalam bentuk surat edaran.

Hal ini menunjukkan mulai munculnya kesadaran untuk mencegah pernikahan diusia dini yang akhir-akhir ini menjadi fenomena. Pasalnya, pernikahan dini usia tersebut memberi dampak pada hal lain yang menyangkut kemiskinan seperti masalah identitas hukum warga. Pasangan suami istri yang masih berusia anak-anak, tentu akan kesulitan mendapatkan akta nikah, dan anak-anaknya pun hanya bisa memeroleh akta kelahiran dan seorang ibu. Lantas apakah hal itu bisa dicegah?

Menjurut Susana Dewi dari Kompak Regional NTB pada Lokakarya Knnsolidasi pokja Identitas Hukum di NTB belum lama ini menyebut sebagian besar tokoh adat mengatakan usia perkawinan adalah diusia 22 tahun. Hal serupa dilegitimasi agama.  Jika pun masih ada perbedaan pendapat, “Lebih bagus kalau direkomendasi sebagai penafsiran agama,” kata Susan pada acara yang difasilitasi LPA NTB, kompak, Unicef, dan Puskapa UI itu.

Memang, banyak aturan tidak tertulis yang ada di masyarakat yang menggambarkan masih terjadinya pro dan kontra. Namun, pro kontra itu biasanya muncul ketika sudah menyentuh ranah berbeda, dimana anak-anak diketahui sudah mengalami “kecelakaan”. Terdapat pendapat yang mengemukakan, jika sudah terjadi kehamilan maka mereka harus dikawinkan.

Mencari Penyebab Pernikahan Dini

Menurut Perwakilan Unicef NTB, Suratman ,  sekira 50 persen perkawinan anak terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Karenanya, ia menilai persoalan nikah dini bukan soal tafsir agama.               ‘Jangan-jangan ada persoalan serius dalam keluarga itu terutama dalam pengasuhan,” katanya.

Mengutip percakapan dalam sebuah film pernikahan dini berjudul “Dua Garis Biru”, Suratman menuturkan sebuah adegan ketika sang anak duduk bersama orangtuanya dan bercengkerama panjang lebar.  Muncul sebuah dialog, “kenapa tidak duduk seperti ini sejak dulu. Jika ini terjadi mungkin masalah itu tidak akan terjadi.”

Menurut Suratman, agama maupun adat tidak untuk dipersalahkan. “Jangan-jangan ada masalah dalam keluarga,” katanya, “Keluarga sekarang ini masih mengasuh anaknya dengan cara tahun 70-an. Kalau ngomong selalu berantem, frekwensinya tak pernah ketemu,” lanjutnya.

Anak yang pengasuhannya bermasalah disusul lembaga sekolah tidak memberikan kenyamanan yang baik maka sang anak akan mencari tempat lain dan ia akan melakukan hal-hal seperti itu. Karenanya, Suratman menilai bahwa itu semua terjadi karena pola pengasuhan keluarga yang keliru.

Upaya Pencegahan

Menurut Julia dari LPA Lotim, ada desa zero pernikahan dini yaitu Desa Aikmel Utara. Itu semua terjadi karena adanya aturan hukum yang disepakati yaitu berpegang teguh pada Perdes. Itulah yang dilakukan LPA  dengan cara menyosialisasikan pendewasaan usia perkawinan di setiap kutbah Jumah. Pada tahun 2017, LPA NTB bahkan sudah melakukan pendampingan pembentkan Perdes PUP di 22 desa di Lotim, Sumbawa dan KLU.

Salah satu kasus yang berhasil diatasi adalah ketika anak usia 16 tahun hampir dinikahkan dengan seorang kakek berusia 75 tahun. Kebetulan sang kakek baru pulang dari Malaysia. Nah, kata Julia, harta yang dimiliki sang kakek dijadikan jurus untuk menarik perhatian. “Setelah melakukan penjangkauan dan menyosialisasikan resiko yang akan dialami si anak, sebagian besar keluarga mencegah perkawinan tersebut,” ujar Julia.

Menurut  Direktur Samanta, Dwi Sudarsono,  perlu dicari data pernikahan dini dengan berbagai faktor yang melatarinya, baik ekonomi maupun faktor lain, baik di desa maupun di kota. “Jika punya data yang kaya  akan lebih banyak menuntaskan persoalan,” ujarnya. Dwi sendiri mengaku sempat menyaksikan ada orang dewasa yang mau melarikan anak usia 16 tahun namun dilaporkan ke polisi sehingga akhirnya dipenjara. Dalam kasus itu, masyarakat justru mendukung hukum positif. Artinya, tidak ada perlawanan secara hukum adat mengingat dampak negatif pernikahan dini itu sudah kian diketahui.

Sementara itu, di Kabupaten Lobar yang sudah menerapkan Perda PUP sudah berhasil menekan perkawinan dini hingga 26 persen. Hal itu dilakukan dengan memperbaiki pola fikir masyarakat. “Dulu kalau anak dilarikan pantang dipulangkah, namun Bupati  Lobar mengatakan kalau dikembalikan malah menjadi kehormatan untuk melakukan pencegahan pernikahan dini,” kata salah seorang pengurus PKBI Lobar.

Ia menuturkan di Dusun Gumbleng, Desa Sekotong Timur yang 75 persen warganya menikah diusia dini, sejak dilakukan pendampingan disertai layanan kesehatan Posyandu remaja yang bersifat edukatif, pernikahan dini praktis berkurang. Hak serupa terjadi di desa-desa yang menerbitkan Perdes. Terdapat aparat yang mampu melakukan pencegahan, tidak sebatas ketika detik-detik pernikahan dini akan terjadi, melainkan juga pada tata cara midang.