SUMBAWA-Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penduduk dan Pencatatan Sipil belum banyak ditindaklanjuti. “Kami menganggap bahwa ini masih dalam masa transisi sehingga kalau permohonan tanda tangan kita terima yang tidak ada juga kita terima,” kata Kabid Pemdes Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, pada Lokakarya Pelembagaan dan Mekanisme Pelayanan Adminduk Melalui PPKD (Petugas Pencatat Kependudukan Desa), di Kantor Desa Pukat, Kamis (4/7/2019)

    Dalam pengurusan adminduk semula diterapkan Pepres No 25 tahun 2008. Namun, 10 tahun kemudian ada penggantinya yaitu Pepres Nomor 6 tahun 2018 yang diundangkan tanggal 18 Oktober 2018.

    Kata Ulumuddin, ada perubahan mendasar dalam penerapannya, diantaranya terkait persyaratan. “Kalau Perpres tahun 25 tahun 2008 harus ada pengantar RT RW baik mengurus KK baru, mengurus akta dan lain lain. Dalam Perpres baru sudah dihilangkan kecuali bagi orang yang belum masuk dalam database,” paparnya.

      Artinya, orang belum punya NIK, kalau punya KK perlu pengantar RT RW. Tapi kalau orang yang sudah masuk database,  jika sudah memegang KK terus menambah anggota keluarga atau pisah KK karena menikah atau perubahan elemen data lainnya seperti pindah maka persyaratan pokoknya  sangat sederhana.

    Ia mencontohkan, penduduk pindah cukup dengan surat pindah. Mereka yang melahirkan  cukup surat keterangan asal sebelumnya sudah punya kartu keluarga. “Itu sebenarnya prinsip yang harus dipegang mengacu ke regulasi yang baru. Pengantar masih perlu hanya untuk kepentingan verifikasi saja,” urainya.

Pokja Adminduk

    Pada bagian lain ulumuddin mengemukakan, Pokja Adminduk merupakan satu amanat yang sangat mulia walaupun honor insentif dalam kegiatan ini  sangat minim. “Kita harus pastikan seperti apa komitmen kita bersama supaya bisa berjalan pelayanan administrasi kependudukan ini. Harus kita memiliki komitmen yang sama baik pemerintah kabupaten, pemerintah Kecamatan, pemerintah desa, maupun stekholder terutama Pokja Adminduk yang sudah dibentuk di tingkat Desa,” katanya.

     Pihaknya berkomitmen melalui regulasi supaya desa-desa terutama yang  menjadi wilayah binaan Kompak mendukung pelaksanaan adminduk ini supaya masyarakat memiliki cakupan pelayanan administrasi kependudukan 100 %. “Tidak banyak lagi masyarakat kita yang bermasalah di dalam hal mendapatkan pelayanan, baik pendidikan kesehatan maupun pelayanan pelayanan yang lainnya,” tegasnya.

    Menurut Ulumuddin, Pokja adminduk memiliki ketua yang disandang sekretaris desa walau ada juga yang ketuanya dari unsur masyarakat. Total anggota Pokja di satu desa berdasarkan  struktur ada 8 orang. Kerjanya bisa difasilitasi kepala mengadakan rapat atau dalam rangka menyusun rencana kerja.

    Alur pelayanan teknis kerja  — sebutlah bidan desa,tendik PAUD, kader Posyandu, Kepala Dusun RT dan RW – yaitu melakukan pendataan adminduk dalam masyarakat. Kemudian data yang sudah dikumpulkan diserahkan kepada Pokja Adminduk. Setelah itu Pokja Adminduk menyerahkan ke PPKD untuk diregistrasi dalam buku registrasi desa. PPKD menyampaikan rekap pengurusan adminduk ke Dinas Dukcapil.

     Dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, kata Ulumuddin, Kasi Pemerintahan  memiliki tugas dan fungsi pelayanan administrasi kependudukan. Jika Kasi Pemerintahan banyak pekerjaan, desa bisa mengangkat PPKD yang membantu mencatatkan aplikasi. tugas dan fungsi Kasi Pemerintahan melengkapi buku data buku induk kependudukan.

    “Pokja bekerja sesuai bidang tugas. Misalnya Posyandu, jika ada anak yang sudah lahir tapi belum memiliki akte kelahiran maka ia harus tercatat di buku induk kependudukan,” ujarnya.