KLU-Ada persoalan adminduk yang parah di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, KLU. Persoalan itu mengait dengan tidak dimilikinya akta cerai  ketika terjadi perceraian. Dampaknya, anak-anak cenderung kemudian tidak diurus akta kelahirannya. “Jumlah kasusnya mencapai ratusan,” kata Sekdes Sambik Elen, M.Harlan, Senin (26/8).

Menurut Harlan, kadang pernikahan dilakukan secara hukum positif lewat KUA hingga pasangan itu memiliki buku nikah. Sayangnya, ketika terjadi perceraian tidak ada akta cerai bahkan hingga salah satu pasangan menikah lagi secara siri dan memiliki anak. Mereka pun tidak mengurus perubahan KK yang berdampak semakin kompleks.

Terdapat pula kasus serupa dengan pernikahan pertama yang dilakukan di bawah tangan dan pernikahan kedua dengan fakta serupa. Hal ini berdampak meluas manakala sang ibu hendak melahirkan anak-anaknya. Muncul kesan bahwa melahirkan di puskesmas akan dipertanyakan berbagai dokumen adminduk seperti KK termasuk buku nikah.

“Hal itu menyebabkan kesan ibu hamil yang tidak memegang dokumen penting untuk dirinya enggan melahirkan di rumah sakit atau puskesmas sehingga mereka pun melahirkan dilayani dukun. Banyak kasus seperti ini,” tutur Sri Budiutami, salah seorang pengurus PKK Desa Sambik Elen, disela-sela Musrenbangdes Perempuan, Senin (26/8).

Disisi lain pernikahan usia dini masih saja berlangsung. Walau sudah ada Perdes Pendewasaan Usia Perkawinan PUP) Desa Sambik Elen yang difasilitasi LPA beberapa waktu lalu, kata Sri, Perdes tersebut belum tersosialisasi dengan baik. Persoalan-persoalan itu, kata Sri, memerlukan penanganan.

Secara umum persoalan adminduk menjadi tanggung jawab pihak desa sehingga ia berharap peluang besar untuk mengatasinya ada di desa lewat kebijakan-kebijakan dalam RPKMDes dan penganggarannya lewat ABDes. “Desa punya anggaran untuk mengatasinya,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPD Sambik Elen, Mustiadi, menegaskan akan berupaya mengusulkan adanya anggaran adminduk dalam APBDes. “Bila perlu 30 persen dari keseluruhan anggaran desa,’ katanya. Sedangkan Sekdes Sambik Elen, M.Harlan, mengatakan sementara ini anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat miskin sekira 1 persen dari total APBDes.

Ia berharap banyak usulan yang masuk berkenaan dengan kebutuhan masyarakat miskin agar masalah-masalah dasar berkenaan dengan kependudukan segera teratasi.Pemenuhan adminduk di Desa Sambik Elen sendiri sekira 65 persen. Setelah LPA-Kompak masuk, Harlan meyakini tahun 2019 akan tercapai 80 persen.

“Saya bersyukur dengan hadirnya pendampingan dari LPA Kompak. Ini akan menambah kesanggupan kita dalam pemenuhan hak dasar warga,” katanya seraya menambahkan, pola pelayanan keliling member kontribusi cukup besar dalam pemenuhan hak identitas hukum warga.