Lobar-Pokja Adminduk Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dibentuk di aula kantor desa setempat, Rabu (11/11). Difasilitasi LPA NTB-Unicef, dalam musyawarah yang dihadiri para tokoh masyarakat setempat itu berhasil memilih H. Jamaah yang juga Sekdes Guntur Macan sebagai ketua Pokja Adminduk desa setempat.

Kades Guntur Macan, H.Murni, dalam sambutannya mengaku sering bermasalah dengan Dukcapil Lobar dalam pengurusan adminduk — bahwa betapa sulitnya mengurus dokumen warga itu. “Saat orang ketiga yang mengurus selesai. Itu keluhannya,” tuturnya.

Ia mengemukakan pengurusan dokumen identitas hukum tersebut akhirnya sering tertunda. Padahal, kata dia, pihaknya di desa tidak ada secuil pun memungut biaya dari warga. “Seharusnya warga yang diajukan staf dipermudah. Di Guntur Macan banyak yang belum punya akta,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan sejumlah Kadus di desa setempat yang menilai pelayanan Dinas Dukcapil tersebut cukup membuang-buang energi. Sebutlah pihak aparatur desa harus bolak-balik namun tidak menerima kepastian penyelesaian.

“Harapan ketika Pokja terbentuk semua bisa tersentuh pelayanan. Dengan 7 dusun jangan sampai ada yang tak tersentuh dengan bantuan Pokja,” ujarnya.”Sementara ini tidak ada yang dipersulit kalau dilakukan di desa,” katanya seraya berharap semua kasus membantu terbentuknya Pokja dalam percepatan identitas hukum warga.

Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, mengemukakan program LPA adalah kerja yang menyuport kerja pemerintah dari nasional hingga daerah. Dalam Permendagri 20 tahun 2018 Adminduk menjadi sub bagian dana desa yang sudah memiliki kode rekening tersendiri. “Hal itu disebabkan begitu pentingnya Adminduk. Karena itu pengurusan dokumen adminduk sampai di Dukcapil itu gratis,” katanya seraya menabahkan bahwa dokumen itu merupakan hak warga yang harus diberika pemerintah.

Persoalannya, keluhan masyarakat di NTB yaitu rumitnya pengurusan adminduk dengan berbagai persoalan. Sehingga negara melakukan berbagai inovasi pelayanan agar masalahnya menjadi terurai. “Permendagri memudahkan, masyarakat harus dipermudah. Misal perayaan buku nikah dipermudah dengan SPTJM walau belum punya buku nikah,” urainya. 

Menurutnya, saat ini kegiatan Adminduk sudah bisa dilakukan desa yang diperkuat oleh Perbup.

Karena itulah sejumlah LSM mendorong agar Dukcapil memperbaiki sistemnya. Sebutlah dengan memberikan buku induk kepada masing-masing kadus.

“Pembentukan Pokja Adminduk tingkat desa sebagai bentuk artisipasi masyarakat. Apapun kegiatan pembangunan harus ada keterlibatan masyarakat. Bentuk keterlibatan berupa Pokja dalam isu kepemilikan adminduk warga,” papar Sukran.

Sementara itu sejumlah Kadus menuturkan kesulitan mereka dalam menguruskan akta di Dukcapil. Puluhan kali mendampingi masyarakat ke Dukcapil, hasilnya tidak ada titik temu. 

Karena itulah sejumlah Kadus berharap agar Pokja tidak cuma dibentuk saja namun tidak berjalan, melainkan bergerak untuk memenuhi dokumen warga.

“Kalau Adminduk tidak terbit maka yang jadi korban adalah masyarakat. Hal ini berkenaan dengan BPJS yang banyak tak tersalur akibat tidak tertibnya Adminduk. BPJS masyarakat bisa didorong dari alokasi dana desa. Di Bima desa membiayai BPJS untuk masyarakatnya,” papar Sukran 

Sementara itu Ketua Pokja Adminduk, H.Jamaah, mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan para kadus dan pihak yang terlibat dalam Pokja untuk mengurus adminduk warga. Dengan pola penanganan berbasis desa, ia yakini masalah adminduk warga akan cepat terselesaikan.

Pihaknya  berharap Dukcapil Lobar memrioritaskan masalah ini agar hak-hak warga menyangkut bantuan sosial bisa tersalurkan. Sebutlah untuk mendapatkan jadup diperlukan KK. Desa Guntur Macan sendiri menerima setidaknya 700 an jadup untuk warga pada tahun ini. Hal yang tidak diinginkan adalah hak tersebut hilang hanya gara-gara identitas hukum tidak ada.

“Di Dukcapil sendiri data menyangkut jadup ini untuk Guntut Macan tidak terbaca. Makanya sampai sekarang kami masih menunggu,” ujar Jamaah.