SUMBAWA-Program Pelayanan Dasar di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 2019 sudah mendekati angka 36. Sedangkan tahun 2020  ditarget bisa naik lagi ke angka 40 %.

Kasi pada Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Mayarakat Daerah Kabupaten Sumbawa, Anhuyas, pada Uji Coba Pelibatan Pokja Adminduk dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Desa di Desa Stuwe Berang, Senin (16/9/2019), memaparkn terdapat Rp 49 miliar khusus dialokasikan untuk pelayanan dasar yang ada di desa.

Menurutnya, pada tahun 2020 dokumen perencanaan desa mengacu pada dokumen perencanaan kabupaten. Karena visi misi kepala desa dalam Permendes tahun ini sudah selesai dan akan berakhir di bulan sepuluh, Anhuyas memersilahkan perempuan mengusulkan program dengan melihat batas kewenangan desa .

   Ia menegaskan implikasi penerapan UU Desa yaitu gerak pembangunan di desa meningkat. Hal yang menjadi tantangan, meningkatnya pembangunan desa tidak menjamin terjadinya perbaikan pada kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin, kaum marginal dan rentan. “Proses perencanaan yang tidak berkualitas akan menurunkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya pembangunan,” ujar Anhuyas.

   Anhuyas mengurai tantangan dan permasalahan dalam penyusunan RKP-Desa masing-masing, selalu terlambat dan disusun terburu-buru, prosedur/tahapan penyusunan tidak sesuai ketentuan regulasi, partisipasi, akses dan control masyarakat relatif rendah. Selain itu belum/kurang bertautan dengan program prioritas pemerintah kabupaten. “Outputnya kurang sensitif terhadap perbaikan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat miskin,” katanya.

     Sedangkan cerita baik tentang perencanaan dan penganggaran  desa T.A. 2019 masing-masing sudah ada upaya mempertautkan program prioritas pemerintah kabupaten dalam penyusunan APB-Des 2019, ada kebijakan yang mendorong peningkatan belanja layanan dasar (Penetapan alokasi minimal 30 % belanja desa untuk pelayanan dasar). Selain itu, proses penentuan kegiatan melibatkan lebih  banyak pihak yang berkompeten. Hasilnya alokasi belanja desa untuk pelayanan dasar meningkat dari 14,36% pada T.A. 2017 menjadi 24, 76% pada T.A. 2018.

     DPMD berharap proses penyusunan RKP-Desa T.A. 2020 tepat waktu, tertib (sesuai tahapan yang diatur dalam Permendagri no. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa), mengakomodir dan bertautan dengan program prioritas pemerintah kabupaten serta proritas pada pemenuhan kebutuhan dan perbaikan layanan dasar bagi masyarakat miskin, kaum marginal dan rentan.

Keterwakilan Perempuan

     Anhuyas mengemukakan pada aturan yang baru wajib ada keterwakilan perempuan di unsur BPD. Karena itu, wajib menggali potensi dan permasalahan terkait dengan kebutuhan perempuan di desa yang selama ini tidak tercover dan terbackup oleh pemerintah desa.

    “Pemerintah Pusat mengatur tetkait aspirasi dari para kaum hawa. Namun, terkadang perempuan sering terpinggirkan oleh aturan. Padahal,  perempuan adalah tiang negara,” ujarnya.

    Ia berharap momen Musrenbang bisa menampung usulan yang menjadi aspirasi perempuan pada tahun 2020. “Mungkin ada yang sudah tercover  oleh pemerintah desa yang diusulkan oleh perempuan seperti tendik PAUD ataupun honor insentif bidan dan Polindes, itu bisa di usulkan melalui musrembangdes khusus perempuan ini (yang) sebelumnya tidak pernah ada,” katanya.

“Kita berharap supaya segera ada perencanaan supaya kita tahu kebutuhan ibu-ibu semua,” lanjut Anhuyas.

    Sementara itu, diskusi Musrembangdes Perempuan Desa Stowe Berang dibagi dalam kelompok PKK, kelompok pendidikan, kelompok lansia,  kelompok disabilitas, dan kelompok kader Posyandu. Sedangkan usulan yang dikemukakan sbb :

KELOMPOK PKK

Penghijauan untuk desa

Alat dapur PKK

Baju adat Sumbawa

Dana praktek PKK

Alat kesenian PKK

KELOMPOK PENDIDIKAN

Pembangunan  4 PAUD di masing-masing dusun

Ape dalam dan luar

Bahan habis pakai

TPQ Dusun Stowe Berang Satu dan Penyengar

Seragam tendik PAUD untuk 9 orang tenaga tendik

Seragam santri untuk 72 orang

KELOMPOK LANSIA

Posyandu lansia

Senam lansia

Pemenuhan gizi lansia

Pembuatan BPJS lansia

DISABILITAS

Pengadaan alat bantu disabilitas

Pemeriksaan rutin

Biaya pendidikan anak disabiltas

Transportasi disabilitas

BPJS Disabilitas

KELOMPOK KADER POSYANDU

Kelas ibu hamil

Kelas ibu balita

Pelatihan PMBA untuk kader

Pelatihan/refresing kader

Poyandu remaja

Penyuluhan untuk orang tua yang memiliki balita/kelas stunting

Instentif kader 250.000

Insentif bidan pengganti

ATK Posyandu

PMT Bumil

PMT Balita stunting

Tansport kader pengantar persalinan

Pengadaan jamban ibu hamil

Pengadaan dopker

Pengadaan dacing podyandu

Tembok keliling puskesde

Senam lansia