Upaya menekan laju perkawinan anak dilakukan LPA NTB, salah satunya dengan membentuk forum anak. Para fasilitator Forum Anak pun diberi berbagai pembekalan terkait pengetahuan tentang hak-hak anak dan dampak perkawinan anak. Melalui pengetahuan yang dimiliki, mereka kini cepat tanggap merespon kasus-kasus baru pernikahan dini yang didengarnya. Bahkan berhasil menggagalkannya.

Dahulu, halotestin muscle pharma mendengar ada warga desa melakukan pernikahan dini merupakan hal biasa. Pemandangan itu nampak di Lombok Utara. Tidak jarang dijumpai “anak-anak” yang dewasa sebelum waktunya mengendong anak. Mereka berjalan beriringan di pinggir jalan aspal pedesaan.

Lebih diselami lagi ke dalam, ketika memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan, terbongkarlah betapa banyak peristiwa perkawinan anak. Hal itu bisa dilihat dari dokumen kependudukan mereka yang tidak lengkap. Melihat dampak kemiskinan yang ditimbulkannya, menyusul terampasnya hak-hak anak, pemandangan itu menjadi nampak mengerikan.

Karena itulah LPA NTB kemudian turun tangan dan berupaya membalik anggapan agar pernikahan dini tidak lagi menjadi pemandangan biasa. Mindset warga masyarakat harus diubah. Karenanya, para relawan dari kalangan masyarakat pun dihimpun, termasuk kalangan anak-anak yang dibuatkan wadah bernama Forum Anak.

LPA NTB  bekerjasama dengan Unicef beberapa kali  melaksanakan Pelatihan Fasilitator  Forum Anak untuk mendampingi kelompok anak di desa sasaran. Tujuannya guna penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak terkait pengorganisasian, partisipasi anak dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Di KLU  terdapat sebanyak 20 fasilitator yang membina 11 forum anak di desa.

Dalam pertemuan-pertemuan itu, fasilitator anak menerima ilmu berupa penguatan kapasitas dalam hal pendampingan kelompok anak dan pencegahan perkawinan anak di desa. Selain itu diberikan penyegaran pemahaman perlindungan anak (penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak)  serta pemahaman tentang program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Utara

“Pengetahuan saya bertambah sebagai fasilitator anak,” kata Liana Puspita, salah seorang relawan. Dari ilmu yang diserap dalam berbagai pertemuan, ia mulai sangat setuju terkait pencegahan perkawinan anak di daerahnya. Sebab, secara fisik maupun mental, anak-anak belum siap untuk dewasa. “Mereka masih harus belajar,” tandasnya.

“Saya kasihan melihat anak-anak menikah karena hak-hak mereka menjadi terampas,” timpal fasilitator lain, Topiandi. Itulah sebabnya para fasilitator memasang anak-anak dalam forum yang biasanya lebih mengetahui informasi rencana perkawinan teman-temannya agar mereka menjadi pelopor pencegahan nikah dini skaligus pelapor jika menemukan kasus itu terjadi. Dengan cara ini para fasilitator bisa lebih cepat bertindak.

Merespon Peristiwa Perkawinan Anak

Hal itu dibuktikan ketika mendengar akan berlangsungnya perkawinan anak yang melibatkan warga Desa Senaru dan Desa Loloan. Liana bersama Topiandi didampingi Yana dari LPA langsung beranjak berangkat ketika NA (16 th), warga Desa Senaru dilarikan pemuda SR (23 th) asal Desa Loloan.

Informasi itu didengar persis setelah empat hari kejadian diawal bulan Juni tahun 2020. Mendengar terjadinya kasus itu, Liana mengajak Yana dari LPA KLU untuk turun tangan sebelum perkawinan benar-benar berlangsung.

Peristiwa itu bermula dari dilarikannya gadis cilik asal Dusun Batu Koq dari kediaman orangtuanya. Selama empat hari NA tidak pulang-pulang. Orangtuanya memahami bahwa putrinya dilarikan untuk dikawini pemuda asal Dusun Tanak Petak Daye, Desa Loloan. Dan, itu dianggapnya sudah biasa di lingkungannya.

Peristiwa itulah yang membuat mereka sangat bersemangat untuk melakukan pencegahan. Menggunakan sepeda motor, para relawan ini melakukan kunjungan ke kediaman NA untuk mengetahui informasi terbaru tentang gadis itu dari orangtuanya.

“Setelah bertemu kedua orangtunya, kami jelaskan tujuan kedatangan bahwa perkawinan anak merugikan kesehatan anak. Apalagi NA baru tamat SMP,” tutur Yana. Usut punya usut, ternyata sebenarnya si anak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah. Akan tetapi kedua orangtuanya sudah merasa tidak sanggup membiayai sekolah anaknya.

Setelah dikomunikasikan untuk dilakukan upaya pencegahan, ternyata keluarga perempuan tak mau anaknya yang sudah dilarikan dilerai. Para fasilitator tidak hilang akal walau orangtuanya bersikap dingin. Mereka mengontak kepala desa Senaru dan Loloan untuk memberitahukan rencana perikahan itu. Akhirnya, Kepala Desa Senaru, Raden Akribuana, datang di kediaman orangtua NA dan ikut menjelaskan terkait bahaya terjadinya perkawinan anak.

Bahkan,dalam kesempatan itu Kades mengancam warganya yang menikah dini berupa sanksi tidak akan melayani kebutuhan administrasi jika mereka nekat menikah. Kedua orangtua NA sendiri yang bekerja sebagai buruh serabutan akhirnya luluh menyetujui anaknya dilerai. Hanya saja, mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menghubungi pihak laki-laki yang melarikan putrinya.

Merasa bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, Liana dan kawan-kawan berinisiatif mengunjungi NA di kediaman pacarnya. Namun, di tengah jalan ada yang berusaha menghalangi dengan beberapa alasan. Tekad untuk mencegah perkawinan anak tetap membuncah menhalau penghalang. Bersama salah seorang kakak NA, mereka tetap berangkat. Setiba di sana mereka sudah mendapati kadus setempat dan pihak laki laki dan keluarganya. 

Upaya pendekatan dilakukan dengan berbagai argumentasi  seperti adanya regulasi UU Perlindungan Anak dan dampak-dampak negatif perkawinan dini. Akhirnya, berkat pendekatan yang dilakukan, pihak laki laki akhirnya setuju dilerai. Sebelum pamit, mereka menelepon Kades Loloan, Mahyudin, agar bertemu dengan Kades Senaru untuk turut serta turun tangan dalam kasus  yang terjadi awal Juni 2020 itu.

Kedua Kades diharapkan bertemu mengingat pihak laki-laki sudah menyerahkan ajikrama sebagai persiapan nikah. Kedua kades akhirnya berhasil dipertemukan pada maghrib untuk membahas persoalan tersebut.

Di hadapan Kades pada tanggal 3 Juni 2020 mereka menandatangani surat pernyataan tidak melakukan perkawinan bawah umur. Hadir menyaksikan peristiwa penandatanganan itu keluarga pihak laki-laki dan perempuan serta kepala dusun. Upaya pencegahan berhasil karena pihak perempuan kemudian dikembalikan ke rumah orangtuanya.

Namun, pendekatan tidak berhenti di sana karena masih ada celah gadis itu akan direngkuh kembali. Oleh sebab itu, fasilitator anak mencari sebanyak-banyaknya stakeholders, salah satunya Dinas Sosial KLU dan seorang psikolog. Pada tanggal 12 Juni, tim dari Dinsos beserta psikolog datang ke kediaman NA guna memberikan pencerahan.

Semula NA merupakan gadis yang ketus dan selalu murung. Setelah diajak berkomunikasi oleh psikolog Unram, dia mulai sedikit berubah dari pendiam menjadi lebih ceria dan tertawa. Pada saat itu, pihak Dinsos menawarkan jalan keluar agar NA kembali sekolah. Namun pihak keluarga enggan menanggapi tawaran itu.

Dilerai namun Tetap Nekat Kawin Dini

Usaha fasilitator forum anak dan LPA untuk mencegah perkawinan dini tidak selalu berjalan mulus. Kadangkala pihak pelaku dan korban mengancam dan melanggar kesepakatan. Hal itu terjadi ketika Liana, Topiandi dan Yana menemukan kembali rencana pernikahan anak asal Dusun Kelungkung, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, KLU.

Persitiwa itu didengarnya pukul 24.00 wita tanggal 31  Mei 2020. Pelakunya SR, pria berusia 30 tahun yang melarikan YR, perempuan 16 tahun, Keduanya berasal dari dusun yang sama.

Pada tengah malam itu kadus dan keluarga pihak perempuan sudah berusaha melerai namun tidak berhasil karena perempuan mengancam akan bunuh diri jika mereka dipisahkan.

Keesokan harinya tim LPA dan fasilitator forum anak turun lapangan. Tim LPA mengunjungi keluarga pihak perempuan untuk diberikan pemahaman agar peleraian tetap dilakukan mengingat riskannya jika anak-anak harus menikah. Setelah diajak ngobrol dan diberi pemahaman, mereka akhirnya bersedia dilerai dengan syarat tim LPA harus melakukan perundingan dengan keluarga pihak laki-laki.

Tim LPA mengunjungi  keluarga laki-laki dengan mengajak kepala dusun setempat. Tetapi kepala dusun berhalangan ikut hingga akhirnya hanya mereka yang berkunjung. Setelah berunding dengan keluarga pihak laki-laki, akhirnya kedua belah pihak bersedia untuk melerai anak mereka.

Pencegahan tidak berhenti di sana. Dinas Sosial KLU, LPA, fasilitator forum anak, konselor desa, ketua PKK dan anggota, serta kepala desa datang untuk menjemput perempuan berinisial YR. Ironisnya,  ketika dalam perjalanan pelaku sempat kabur karena tidak ingin dipisah.

Tidak lama setelah kabur mereka kembali ke rumah Kades dan keluarga perempuan datang lagi untuk diberikan pemahaman. Setelah semuanya setuju akhirnya keduanya berhasil dilerai dan kembali ke rumah masing-masing.

Dalam kesempatan itu, pihak keluarga laki-laki membuat surat pernyataan bahwa SR tidak boleh mengulangi lagi kesalahannya menikahi anak dibawah umur. Surat ditandatangani diatas materai.

Sepekan setelah kesepakatan tersebut, muncul kabar baru bahwa mereka nekat menikah. Karena nekat, diupayakan kemudian lewat jalur dispensasi agar mereka bisa menunggu saat yang tepat. Sayangnya, belum saja jalur itu diselesaikan mereka sudah menikah di bawah tangan. Tersiar kabar kenekatan tersebut karena suatu sebab yang dianggap aib.

Bagi anggota DPRD KLU, Bagiarti, wajah perkawinan anak di KLU nampak kentara. Anak-anak yang dipaksa dewasa biasa sering dilihatnya berada di pinggir jalan sambil berjalan berbaris. Hal itu, menurutnya, sangat memprihatinkan mengingat korelasinya dengan kemiskinan. Karena itu, Bagiarti bahkan berkomitmen tidak akan menghadiri undangan perkawinan jika yang menikah adalah anak-anak.

Pernah suatu kali Bagiarti diundang pada sebuah resepsi perkawinan. Sebenarnya dia tidak mengetahui siapa yang menikah sehingga hadir pada acara itu. Begitu melihat lebih dekat, ternyata anak-anak. Ia pun menyelinap dan pergi dari tempat itu tanpa mau menyentuh makanan sedikit pun.

Peran Kades

Inisiatif fasilitator anak dalam melakukan pencegahan menjadi langkah yang sangat penting mengingat dari sanalah langkah awal melakukan pencegahan. Tanpa inisiatif dari fasilitator anak yang tidak lepas dari aspek hukum untuk menjaga anak-anak, pernikahan dini bisa saja berlangsung nyaman.

“Anak-anak itu wajib dilindungi siapapun, apalagi ada hukum positif seperti UU Perlindungan Anak yang jelas aturan mainnya,” cetus Liana. Ternyata, mereka mengetahui hal itu menyusul berbagai pelatihan yang diterimanya dari tim LPA NTB selama ini. Regulasi itulah yang membuat mereka berani bertindak.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapaiusia 18 tahun dapat dikategorikan sebagai perkawinan anak.  Hal ini diperkuat dengan UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 – Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Inisiatif fasilitator Forum Anak yang menerima respon positif dari kepala desa mnjadi kabar menggembirakan. Sebab, kepala desa memiliki peran terpenting dalam mencegah perkawinan anak melalui sikapnya sebagai petinggi desa. Itulah sebabnya, dari tiga peristiwa rencana perkawinan anak, kades menjadi penentu keberhasilan, apalagi jika disertai komitmen berupa ancaman bagi yang nekat menikah dini.

Kades Senaru,Raden Akribuana, misalnya, mengancam warga yang terlibat dalam Pernikahan akan diproses hukum. Pelayanan bagimereka di desa pun ditiadakan.  Sikap tegas ini membuat pelaku dan para pendukungnya berfikir ulang menngikuti proses perikahan anak.

Kendala dan Tantangan

Kendati peleraian berhasil dilakukan, bukan berarti masalahnya selesai sampai di sana. Setelah dikembalikan kepada orangtua masing-masing, kedua insan berbeda jenis ini masih leluasa untuk berkomunikasi lewat handphone sehingga bisa menjadi celah tindakan itu berlangsung kembali.

Menurut psikolog Unram Puji Arrahman, anak-anak melampiaskan dirinya pada perkawinan karena merasa tidak nyaman di depan orangtuanya. Komunikasi antara anak dan orang tua kurang berlangsung baik sehingga anak-anak mencari limpahan kasih sayang dari orang lain. Artinya, tindak lanjut setelah peleraian harus dilakukan berkala dan berkesinambungan untuk menutup celah munculnya hubungan asmara itu kembali.

Di sisi lain ada pengamalan adat yang salah kaprah yang dinilai juga sebagai penyebab mereka kembali lagi dan memaksakan diri untuk menikah dini walau sudah berhasil dilerai. Ketika perempuan dilarikan, mereka sudah dianggap berada dalam satu rumah bahkan satu kamar selama beberapa hari sebelum akad nikah. Inilah yang menyebabkan ada kesan aib dalam kasus tersebut.

Selain itu koitmen koselor desa yang berperan dalam menangani kasus-kasus semacam itu masih rendah dan cenderung kurang peduli, termasuk masih minimnya pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam menyikapi masalah tersebut.

Peleraian memerlukan keterlibatan berbagai pihak, dari para relawan anak, aparat desa termasuk kades, tokoh adat dan agama, psikolog dan Dinas Sosial setempat termasuk Dinas Pendidikan. Hal itu bertujuan agar anak-anak yang sudah berhasil dilerai kembali utuh sebagai anak untuk bersekolah dengan cita-cita yang masih panjang.