SELONG-Tidak semua desa memiliki petugas khusus yang konsisten melakukan pelayanan adminduk. Karena itu, sebanyak 25 desa di Lotim sepakat di masing-masing desanya menunjuk dan membentuk Petugas Pendataan Kependudukan Desa (PPKD) sebagai bentuk komitmen mempercepat pelayanan adminduk untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Langkah itu diperkuat Perbup Lotim Nomor 06 tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan APBDes dan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pasal 11 yang menyebut bahwa adminduk sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar harus menjadi salah satu skala prioritas dalam penganggaran di desa. Sehingga Kasi Pemerintahan atau PPKD dan Pojka Adminduk bisa meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan publik di desa.

Hal itu mengemuka pada Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Petugas Pendataan Kependudukan di Desa Tingkat Kabupaten Lombok Timur, Kamis (23/5). Acara yang berlangsung di DPMD Lombok Timur itu dihadiri Kadis DPMD Lotim, Dinas Dukcapil, Kompak Distrik NTB, serta 25 Kasi Pemerintahan 25 desa di kecamatan Terara, Aikmel, Lenek, Pringgasela, Masbagik, dan Kecamatan Pringgabaya

Diundangnya para Kasi Pemerintahan Desa karena tugasnya melakukan fungsi administrasi kependudukan seperti; lahir mati, pindah datang. Mereka merupakan petugas yang mesti di SK kan Kades. Selain di SK kan, orang yang ditunjuk sebagai PPKD harus punya kapasitas minimal faham tentang apa yang dimandatkan. Mereka bertugas melakukan pendataan warga atas warga yang memerlukan dokumen adminduk dan menuntaskannya hingga tingkat kabupaten.

Koordinator Kompak Distrik Lotim, Nanik Muntohiyah, pada ending acara tersebut menegaskan bulan Juni para petugas tersebut agar sudah menerima SK.

Hal  ini dinilai penting mengingat data kependudukan sering kali bermasalah. Bahkan pihak desa mengakui data valid  desa paling banter bisa diperoleh 90 persen karena saking rumitnya persoalan kependudukan. Hal ini berimplikasi pada bantuan-bantuan sosial yang mesti diterima.

Contohnya masih dijumpai fakta di masyarakat rastra tersalur pada satu keluarga secara turun temurun walau orangtua yang semula berhak sudah meninggal dunia. Kondisi ini disebabkan KTP yang digunakan bersifat seumur hidup dan tidak adanya akta kematian.

“Pemdes bukan tidak tahu, tetapi karena sudah ada jatah tetap diberikan yang diterima anaknya. Padahal anaknya sudah punya toko,” kata Susana Dewi R, fasilitator Kompak Regional NTB.

Data itu sendiri bukan sebatas dokumen, melainkan juga sebagai basis data desa, profil desa dan bisa digunakan dalam perencanaan pembangunan. Artinya, jika data-data dari desa tidak valid maka besar kemungkinan berpengaruh pada perencanaan pembangunan.

Kadis PMD Lotim, Juwaini Taufik, mengemukakan fungsi data muaranya meningkatkan kesejahteran masyarakat desa. Itulah sebabnya desa mesti memiliki data yang dibuat berdasarkan Musyawarah Pemutakhiran Data Mandiri (MPDM) dalam waktu tertentu. Dengan cara ini pemerintahan desa mengetahui kondisi rakyatnya. Malahan Juwaini menekankan agar dalam bulan bhakti gotong royong desa-desa melakukan MPDM tersebut. Dalam forum itu bisa diketahui warganya yang miskin maupun yang sudah memiliki kemajuan ekonomi

“Lewat data valid itulah perencanaan pembangunan bisa dilakukan,” kata Juwaini.

Menurut Juwaini, desa yang maju bukanlah desa yang paling banyak memegang uang atau menerima dana desa, melainkan desa yang tepat melakukan penggunaan dana desa.

“Jika ada orang bawa uang bank namun tak punya konsep dan ada orang dengan sedikit uang tapi punya konsep maka yang tak punya perencanaan akan menemukan kebutuhan yang tak terakomodir,” paparnya seraya berharap agar semua desa memiliki data orang miskin di desanya yang disepakati desa.