Ngopi Cantik ala PKSAI Kota Mataram

MATARAM-Sebanyak 5 kabupaten/kota di Pulau Lombok masing-masing Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur, sudah melakukan pemenuhan penganggaran terhadap sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) tahun 2021.

Proggram Officer PKSAI NTB, Ruli Ardiansyah, pada zoom meeting dengan Unicef, Selasa (17/11), memaparkan penganggaran untuk masing-masing kabupaten/kota tahun depan meliputi Kota Mataram sebesar Rp  131.677.500, Lombok Barat 280.000.000, Lombok Tengah Rp 89.000.000, Lombok Timur Rp 400.000.000, dan Lombok Utara Rp 200.000.000.

Jangkauan anggaran PKSAI tahun 2021 tersebut nantinya untuk pemenuhan  komponen anggaran  penguatan sistem seperti honor penjangkauan kasus, input data, pengelola data , rapat koordinasi dan bahkan studi banding.

Selain untuk sekretariat, terdapat juga anggaran perlindungan anak lintas instansi dengan besaran yang berbeda di masing-masing kabupaten/kota. Di Kota Mataram misalnya sebesar Rp 1.075.000.000, Lombok Barat Rp 1.500.000.000, Lombok Tengah Rp 2.201.271.937, Lombok Timur Rp 2.000.000.000, dan Lombok Utara Rp 1.500.000.000.

Hingga minggu pertama November 2020, progress capaian PKSAI se-Pulau Lombok yang paling menonjol berupa apaian pengaduan dan layanan anak rentan dan anak berhadapan dengan hukum. Hal itu ditunjukan dengan peningkatan kasus yang dilaporkan/diadukan melalui sekretariat PKSAI

Total anak-anak  yang terpilah berdasarkan jenis kerentanannya mencapai 3.136 anak meliputi ABH, kekerasan fisik, putus sekolah, kedaruratan medis, perkawinan diusia anak, disabilitas, anak buruh migrant, kekerasan seksual, penelantaran, terdampak covid adminduk, dan bantuan pendidikan.

Kota Mataram cukup menonjol dalam ABH karena yang teridentifikasi untuk kasus tersebut mencapai 60 kasus, sedangkan KLU menonjol  dengan perkawinan anak dengan 55 kasus. Namun, sebagian besar adalah adminduk anak yang mencapai di atas seribu kasus untuk 5 kabupaten/kota.

Sedangan jenis pelayanan yang diberikan meliputi pendampingan hukum, pendampingan medis, psikologi, sosial, pendidikan (KIP), KIS dan adminduk. Dari segi jenis kelamin anak yang terlayani  hampir seimbang antara anak laki-laki dn anak perempuan

Ruli mengatakan terjadi penguatan integrasi lembaga layanan yang tercermin dari meningkatnya kesadaran dan peran  layanan baik Dikes, Dukcapil Dikbud, DP2KBP3A, untuk merespon kasus dan mempercepat proses layanan bagi anak yang diintervensi. Bahkan, kata dia, terjadi penguatan fungsi Bappeda menyusul keterlibatan Bappeda pada setiap kegiatan ampai pada dukungan anggaran.