Sejak didampingi LPA-Kompak, pemenuhan dokumen administrasi kependudukan di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, menanjak. Semula ditahun 2017 hanya 40 persen namun tahun 2019 khususnya untuk akta kelahiran mencapai 90 an persen.

Sekdes kalijaga Timur, Mudaham, mengemukakan keterlibatan para kader di desa memberi pengaruh positif dalam pemenuhan dokumen adminduk. “Kalau dulu terutama KTP, akta kelahiran dan buku nikah seolah-olah diperhatikan sekarang pemerintah benar-benar memerlukan,” katanya.

Tahun 2017 kurang 40 persen  warga yang memiliki dokumen dari 5.000 an penduduk. 5etelah bekerjasama dengan LPA-Kompak dan Dukcapil setempat lewat pelayanan keliling dan pembentkan Pokja Adminduk, hasilnya menanjak. Khusus desa dampingan LPA-Kompak di Lombok Timur, Desa kalijaga Timur menempati urutan teratas.

Dengan pola pengurusan dokumen lewat Pokja dan Pemdes Kalijaga Timur disertai keterlibatan pihak dusun hasilnya semakin baik. Caranya Pokja di desa  melakukan pendataan dan persyaratan dikumpulkan di PPKD untuk diverifikasi kemudian disampaikan ke Dukcapil.

Melalui  mekanisme pengurusan lewat desa, dalam sebulan dokumen yang bisa diselesaikan mencapai 30-an lembar.  Sementara ini dokumen akta kelahiran untuk usia 0-18 tahun sudah sangat sedikit. Hanya saja, ada peroalan lain berkenaan dengan adanya kekeliruan adminustrasi menyangkut nama, NIK, dan lain-lain, yan mengakibatkan adanya dokumen yang dikembalikan.

Terlepas dari persoalan tersebut, pola yang diterapkan saat  ini dinilainya sesuai dan sangat membantu masyarakat. Dibandingkan dengan pengurusan lewat perorangan yang sangat memberatkan dari aspek biaya, keterlibatan kades dan Pemdes member angin segar bagi tercapainya pemenuhan dokumen adminduk. “Dengan mekanisme pengurusan dari desa waktu yang dibutuhkan tidak sampai seminggu. Hal itu tergantung dari jumlah berkas yang diusulkan,” katanya.

Kata dia, untuk pegurusan dokumen adminduk sebaiknya digratiskan secara terus-menerus mengingat kondisi masyarakat Pihak desa sendiri sudah menganggarkan transportasi untuk pendataan yang dilakukan oleh pihak warga.