Salah satu yang menjadi pertanyaan aparatur desa adalah; apakah dibenarkan menganggarkan pelayanan adminduk dari ADD atau DD? Perbup yang diantaranya diadvokasi LPA NTB-Kompak menjadi landasan yang harus ditindaklanjuti.

Boleh tidaknya penggunaan ADD dan DD untuk biaya adminduk sempat menjadi pertanyaan Kepala Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Lalu Asmayadi. Ketika ditanya apakah akan melakukan aksi serupa sebagaimana dilakukan LPA NTB mengingat hasil pelayanannya yang cukup maksimal, ia mengatakan akan mempelajari dulu apakah penganggaran untuk adminduk diperbolehkan.

     Nampaknya, pernyataan serupa terjadi di hampir seluruh kabupaten di NTB. Namun, payung hukum berupa Perbup justru membenarkan penganggaran tersebut. Itulah sebabnya, tahun 2018 Pemdes khusus di empat kabupaten dampingan LPA-Kompak mulai membuat Perdes berkenaan dengan adminduk.

    Penguatan kelembagaan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dimaksudkan agar lembaga terkait mampu secara maksimal dan sistimatis melakukan kegiatan layanan pemenuhan adminduk ini sebagai sebuah tanggung-jawab bersama.

    Pokja Identitas Hukum Desa yang dibentuk bulan Juli 2016 melalui musyawarah desa yang ditetapkan melalui SK Kepala Desa adalah akar penggerak yang mampu berkoordinasi secara baik. Karena itu, daya dukung anggaran menjadi hal yang penting bagi tercapainya hajat bersama.

     Berdasarkan data di sejumlah desa dampingan, untuk pemenuhan adminduk ini, semua desa binaan LPA NTB telah menganggarkan kegiatan layanan identitas hukum dalam APBDes Tahun 2018.

     Di Kabupaten Bima, evaluasi layanan adminduk di tingkat desa pada tahun 2017 belum sepenuhnya menganggarkan kegiatan layanan kepemilikan identitas hukum warga kecuali hanya beberapa desa seperti Desa Tenga untuk Isbat Nikah. Sedangan pada tahun 2018 semua desa binaan LPA-Kompak menganggarkan kegiatan layanan adminduk lewat APBDesnya dengan alokasi rata-rata antara Rp 3 hingga Rp 5 juta. Khusus Isbat Nikah, Desa Timu, Kecamatan Bolo, menganggarkan Rp 10.000.000.

      Rencana pendanaan bukan saja dialokasikan pada kegiatan adminduk tetapi menyangkut kegiatan layanan untuk kesehatan masyarakat miskin, termasuk untuk perempuan marginal dan disabilitas. Disamping itu ada program layanan menghindari ketimpangan sosial pada masyarakat miskin seperti di Desa Rabakodo untuk alokasi anggaran raskin gratis bagi masyarakat miskin. Desa Leu Kecamatan Bolo untuk alokasi pembuatan BPJS mandiri masyarakat miskin sebanyak 100 orang dengan nilai anggaran Rp 36.600.000.

      Di Desa Bayan, KLU, pada tahun 2018 mulai fokus pada pelayanan dasar. Sehingga Pemdes setempat menganggarkan perekaman KTP-el, pelayanan untuk ibu hamil, dan isbat nikah sebanyak 40 pasang.

     Di sektor pendidikan dianggarkan Saber Drop Out (DO), pembinaan, pasien-pasien TBC, pasien sakit jiwa. Pihak Pemdes melibatkan kader-kader untuk petugas pendataan yang terdiri dari para kepala dusun guna mendata warga masyarakat yang belum mempunyai kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, buku nikah, akta kematian dengan insentif sebesar Rp 500.000.

      Terkait penyandang disabilitas, aparat desa dan masyarakat semula belum begitu peduli kepada penyandang disabilitas sehingga pelibatan mereka dalam berbagai kegiatan masih relatif kurang.

     Hal yang tidak kalah menarik adalah munculnya Perdes di sejumlah desa yang menguatkan pentingnya kepemilikan identitas hukum. Perdes ini digodok tim yang terdiri dari kepala desa, KUA, BPD, kepala dusun, LPA NTB, imam masjid, bidan desa, dan kader posyandu.

      Sebutlah Perdes Montong No 03 tahun 2017 tentang PUP. Perdes yang difinalisasi 16 Februari 2017 itu menyaratkan pernikahan dan resepsi bagi yang menikah melengkapi diri dengan akta kelahiran, KTP, ijazah, kartu keluarga, surat cerai bagi janda/duda. Diatur pula bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab melengkapi identitas hukum anak-anaknya.

     Pada salah satu pasal disebutkan bahwa Identitas hukum anak harus diberikan sejak kelahirannya. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

     Sedangkan Perdes Tengah Kecamatan Utan No 9 tahun 2017 tentang PUP menekankan bahwa orangtua berkewajiban memenuhi identitas hukum anak.

     Dalam Pasal 12 Perdes itu juga disebutkan seluruh warga Desa Tengah tidak dibenarkan melakukan nikah siri atau nikah yang tidak tercatat. Apabila ditemukan nikah yang tidak tercatat dikenai sanksi kepada kedua pasangan dan yang menikahkan masing-masing sebesar Rp 2 juta.

Terciptanya Pemahaman

     Peran serta LPA NTB-Kompak dalam kepemilikan identitas hukum masyarakat sejak tahap I bulan Juli 2016-Juni 2017 dan tahap II hingga bulan April 2018 membuahkan hasil yang cukup signifikan. Kendati hanya dilakukan di 8 kecamatan pada 39 desa dan beberapa desa replikasi di NTB, sebanyak 30.564 warga bisa ditangani kepemilikan identitas hukumnya.

     Masyarakat merasa terbantu karena tidak perlu jauh-jauh mengurus identitas hukum karena sudah ada Pokja yang memfasilitasinya. Selain itu, masyarakat menjadi mengetahui mekanisme atau tata cara pengurusan identitas hukum sehingga tidak lagi bolak balik untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan.

     Contohnya dalam pembuatan akta kematian. Sebelumnya tidak ada yang pernah mengurus atau membuat akta kematian untuk keluarganya karena mereka tidak tahu kegunaannya. Setelah adanya dampingan LPA-Kompak masyarakat menjadi tahu apa guna akta kematian dan masyarakat tergerak untuk membuatnya.

     Dampak yang ditimbulkan adalah respon dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan identitas hukum menjadi sangat tinggi. Pada akhirnya, kegiatan yang dilaksanakan oleh LPA-Kompak ini sangat berpengaruh terhadap kinerja Pemdes khususnya para perangkat desa. Selain mulai menganggarkan dana adminduk, Pemdes juga sudah mengangkat tenaga registrasi desa.

      Pendampingan yang dilakukan LPA NTB-Kompak dan lahirnya Pokja Identitas Hukum menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan dalam percepatan kepemilikan identitas hukum masyarakat. Mayoritas mereka antusias mengurusnya karena pola yang dilakukan melibatkan segenap unsur masyarakat, cukup sederhana dan memudahkan.