Penyusunan rencana aksi masyarakat pencegahan perkawinan anak di Desa Sama Guna, Kabupaten Lombok Utara

KLU-Sebanyak 10 desa dampingan LPA-Unicef di Kabupaten Lombok Utara menginginkan adanya regulasi berupa Perdes Pencegahan Perkawinan Anak menyusul penyusunan rencana aksi masyarakat pencegahan perkawinan anak, Senin (7/9). Rencana aksi itu menghadirkan pula institusi pemerintah diantaranya DP3AP2KB NTB.

Kades Sama Guna, Budi Hartono, dalam sambutannya pada acara itu mengharapkan di Sama Guna tidak ada lagi perkawinan anak. “Dampak negatif perkawinan anak sangat besar masing-masing dari keturunan dan anak itu sendiri. Dari faktor ekonomi harus ada mata pencaharian. Bagaimana menghidupi keluarga, menghidupi diri sendiri saja sulit,” katanya.

Karena itu ia mengaku bersyukur atas program yang disuarakan LPA di masyarakat. “Ilmu ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Inilah tugas kita agar tidak ada lagi sandungan.  Disinilah kita diskusi supaya nanti bisa jadi Perdes sebagai payung hukum berinteraksi dengan masyarakat,” ujarnya. Selain di Desa Sama Guna, acara serupa juga digelar di sembilan desa lain di KLU.

Dr.Muhamadun sedang memaparkan materi

Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB NTB, Dede S., mengungkapkan KLU menempati posisi pertama se NTB dalam perkawinan anak. Sedangkan NTB menempati ranking kelima zona merah dan terbanyak di KLU.

“Karena itu program harus bersinergi dengan desa. NTB harus turunkan perkawinan anak. Pada masa pandemi angka perkawinan anak naik,” ujarnya seraya menambahkan bahwa anak mesti diperlakukan sebagai anak dan menerima hak haknya. Jika ada perbedaan usia anak antara UU ketenagakerjaan dan UUPA, kata dia, hal ini berkaitan dengan anak anak yang bekerja.

Menurut Dede, kepedulian pada anak harus tinggi dengan menjaga segi tiga emas masing-masing anak, keluarga dan masyarakat.

Terkait pertanyaan bagaimana jika sudah terjadi perkawinan anak, Dede menekankan bahwa yang harus muncul adalah bagaimana pencegahannya. Karena itulah Perdes bertujuan untuk menyelamatkan sehingga nantinya harus disosialisasikan  pemahaman pencegahan usia perkawinan anak.

“Sama sama memberikan pemahaman dan sama-sama menerima. Bagaimana anak membuat kreativitas agar tak bergantung pada gadget. Pun diperlukan pengawasan orangtua sehingga perlu tempat ramah anak yang nyaman buat anak. Buat orangtua adalah pemberdayaan ekonomi. Pendidikan dan kesehatan akan mengikuti,” urai Dede.

Sementara itu pengurus LPA NTB, Dr.Muhammadun, memaparkan makna akil baligh yang menunjukkan bahwa orang boleh menikah, menilai bahwa agama bicara syariat dan fiqih. Dalam fikih berkenaan dengan pola fikir manusia. Ia mencontohkan dalam shalat berjamaah adalah merapatkan barisan. Karena pandemi corona fikih bergeser para jamaah menjaga jarak. Dalam perkawinan anak akil baligh menekankan pada akal dan berbagai kemampuan yang bersangkutan yang diperlukan dalam menempuh mahligai rumah tangga.

Dalam acara itu mengemuka pula kesulitan orangtua mengawasi anak-anaknya dimasa pandemi. Anak-anak justru memanfaatkan handphone guna belajar virtual untuk main games.  Selain itu, materi yang diketengahkan guru dinilai terlalu sulit sehingga anak anak ke luar. Bagi anak-anak, pandemi menciptakan permasalahan, masing-masing pekerjaan orangtua macet sehingga akhirnya tak bisa beli kuota.

Acarayang menghadirkan forum anak dan juga orangtua itu diisi dengan aspirasi suara anak maupun suara orangtua yang menjadi bahan rujukan draf Perdes Pencegahan Perkawinan Anak.

Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, mengemukakan 10 desa yang menggelar acara secara serempak itu menyepakati pentingnya Perdes Pencegahan Perkawinan Anak. Ia mengatakan bunyi Perdes masing-masing desa bisa saja berbeda disesuikan dengan aspirasi denga kebutuhan desa setempat.