Pertemuan forum anak dan fasilitator Tepak

KLU-Sebanyak 10 desa dampingan  LPA NTB di KLU berhasil menekan kasus perkawinan anak. Hal itu disebabkan mulai intensnya keterlibatan komponen masyarakat dalam menyoroti kasus-kasus tersebut menyusul pembahasan Perdes dan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak yang sudah masuk ranah DPRD setempat.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan fasilitator Tepak dan Forum Anak di Pantai Sedayu KLU secara virtual, Rabu (14/10). Acara diawali dengan pembekalan terkait kerentanan anak oleh fasilitator LPA NTB, Dr.Muchammadun.

Sebanyak 10 desa dampingan itu masing-masing Desa Senaru, Sukadana, Dangiang, Gumantar, Sambik Bangkol, Gondang, Tegal Maja, Jenggala, Malaka, dan Pemenang Timur.

Kendati data jumlah perkawinan anak belum valid, berdasarkan keterangan para fasilitator, dampak dari penjangkauan yang dilakukan menciptakan kekhawatiran tersendiri bagi anak-anak yang hendak melakukan perkawinan, bahkan bagi orangtua dan aparatur desa.

Disisi lain, pemahaman terkait regulasi dan dampak yang diakibatkan pun turut serta menyurutkan niat mereka menikah. Semula misalnya, perkawinan anak bisa berlangsung berentetan karena antara anak satu dengan yang lain saling menginformasikan untuk menikah secara bergiliran. Kini, hal itu mulau terganjal dengan makin meluasnya informasi berkenaan dengan keberadaan mereka. Padahal, tahun-tahun sebelumnya perkawinan belangsung “gelap” dan nyaris tidak diketahui masyarakat.

Menurut Fasilitator Tepak Desa Sukadana, Saraiyah, di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, KLU,  pada tahun sebelumnya terjadi 60 kasus perkawinan anak namun sejak Januari hingga September 2020 baru ditemukan 22 kasus. Dari  22 kasus, sebanyak 12 diantaranya berhasil dilerai berkat kegigihan forum anak dan fasilitator Tepak yang bekerja siang malam bersama komponen masyarakat lain dalam memberikan sosialisasi kepada para orangtua.

Dari 12 yang berhasil dilerai, sebanyak 4 kasus melibatan anak laki-laki, sisanya perempuan. “Satu anak dari kasus itu sudah kembali ke sekolah,” ujarnya. Anak yang sudah mulai sekolah itu memiliki tekad akan menyelesaikan pendidikannya.

Sedangkan sebanyak 10 kasus yang lolos menuju jenjang perkawinan secara tidak tercatat  disebabkan faktor kehamilan dan kemiskinan. Terdapat juga mereka yang tidak mau dilerai mengancam bunuh diri.

Saraiyah mengemukakan pernikahan anak di Sukadana menempati ranking teratas di Bayan, termasuk dalam kasus  stunting dan kekerasan. Karena itulah, pengurus Majelis Krama Desa (MKD) Sukadana ini terus-menerus menyuarakan di desanya agar terjadi perubahan.

“Kasus nampak mencuat di Sukadana karena ada kesadaran masyarakat saat terjadi perkawinan anak. Memang tidak semua tertangani namun ada upaya terutama di wilayah bagian atas seperti Semokan dan Baturakit dan juga Dusun Teluk,” katanya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi dalam perkawinan anak menyangkut cara pandang masyarakat. Anak-anak yang sudah terlanjur dilarikan sudah dianggap merusak moral susila sehingga sulit diterima kembali oleh orangtuanya.

“Karena ketika anak dilarikan, mereka merasa harga dirinya rusak sebab dilarikan sudah dianggap merusak susila atau moral,” cetus Saraiyah seraya menambahkan hal penting yang harus diutamakan adalah  melakukan pencegahan terjadinya kasus tersebut sejak dini.

Saraiyah memaparkan dalam penanganan kasus, pola yang digunakan mereka melaporkan terlebih dahulu kepada Kadus setempat. Kemudian melibatkan toga, toma, Majelis Krama Desa (MKD), pemdes, dan LPA kabupaten. Dalam kaitan ini Kadus akan mengecek usia anak.

Peran forum anak sangat besar dalam penanganan kasus perkawinan anak mengingat sebagian besar informasi perkawinan bawah umum muncul dari mereka. Bahkan forum anak yang sudah berdiri di 10 desa itu sudah diberi peran dan bermitra dengan sekolah perempuan, MKD, Sekar Desa, dan PKK.

Berbagai program forum anak bahkan sudah diakomodir oleh Pemdes seperti daur ulang sampah di Dusun Lokoq Buah. Mereka menghijaukan pekarangan sambil menyosialisasikan dampak perkawinan anak. Desa dalam hal ini menerima keterlibatan forum anak sehingga memudahkan proses penganggaran di desa.

Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, mengemukakan fenomena perkawinan anak saat ini sudah disikapi secara kritis oleh anak-anak itu sendiri. Beberapa forum anak di desa sudah menyuarakan penolakan secara terbuka terjadinya kasus-kasus itu. Sebutlah di Tegal Maja yang memajang vinyl penolakan di objek wisata.

Terkait turunnya kasus di desa-desa dampingan, Sukran mengemukakan jumlahnya bervariasi, bahkan ada yang kemungkinan tidak berubah. Karena itulah, setiap desa dampingan akan dievaluasi penyebab keberhasilan maupun  kegagalannya dalam menjalankan program itu.