SUMBAWA- Diperkirakan 14,3 % atau 23.155 warga Kabupaten Sumbawa belum memiliki akta kelahiran. Karena itu negara akan hadir di desa-desa melayani masyarakat setempat agar segera melengkapi identitas hukumnya.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa, Zulkifli, pada Bimtek Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pokja Adminduk untuk Pelayanan Kwalitas Adminduk di Desa, Jumat (3/5/2019). Acara yang difasilitasi LPA Kompak itu dibuka Camat Plampang, Ir.Nawawi.

Penduduk Kabupaten Sumbawa berjumlah 514.063 jiwa yang terdiri dari laki-laki 256.993 jiwa dan perempuan 275.070 jiwa. Dari 143,369 kartu keluarga (KK), masing-masing terdiri dari 127.873 KK laki-laki dan 15.691 KK]  perempuan.

Menurut Zulkifli, administrasi kependudukan adalah hak konstitusi masyarakat. Konsekuensinya, pihaknya tidak menunggu masyarakat datang, tapi kewajiban pemerintah memberikan hak masyarakat bahkan secara gratis.

Diperkirakan kurang dari 1% penduduk Kabupaten Sumbawa yang belum mempunyai E-KTP. Sedangkan jumlah anak usia 0-18 tahun (164.549 jiwa) yang sudah mempunyai akta kelahiran berjumlah 85,81% atau 141,199 jiwa.

“Untuk mencapai 100% tinggal kekurangan 14,3% atau jika di jumlahkan berjumlah 23.155 jiwa yang belum mempunyai akta kelahiran,” katanya. “Jika masyarakat hadir dalam kegiatan perekaman maka kemungkinan bisa 100% segera tercapai,” terang Zulkifli.

Problem Mayarakat

Menurut Zulkifli, kendala pemenuhan identitas hukum warga karena  dokumen adminduk masih dianggap tidak terlalu penting. Sebaliknya jika dalam  keadaan terdesak masyarakat baru akan mengurusnya seperti agar mendapatkan bantuan sosial dan bantuan lainnya,

Contoh kasus warga Sumbawa yang akan berangkat ke luar negeri. Dia tidak mempunyai akta kelahiran, padahal bukan masyarakat awam. Akibatnya, warga tersebut  tidak bisa mengurus paspor. “Dalam keadaan terdesak seperti itu baru diurus akta kelahirannya,” katanya.

Menyoal problem seperti itu, dilakukan upaya jemput bola bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa dengan mewujudkan pelayanan yang prima. “Pelayanan prima merupakan pelayanan terhadap masyarakat agar yang dilayani maupun yang melayani sama-sama puas,” ujar Zulkifli

Untuk mencapai target, pihaknya secara bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kepengurusan kartu kependudukan tidak dipungut biaya. Dampaknya, masyarakat berinisiatif untuk membuat kartu induk, pemerintah membuat instrumen baru yaitu  SLRT (Sistem Rujukan dan Layanan Terpadu).

Selain itu, mulai saat ini pemerintah akan menerbitkan kartu identitas anak yang lahir sampai berumur 17 tahun. Pihak Dukcapil Kabupaten Sumbawa juga akan menerapkan sistem tanda tangan elektronik. Melalui sistem tanda tangan elektronik kepala dinas dapat menandatangani berkas kependudukan sekalipun berada di luar daerah secara cepat.


 [U1]