Kunjungan Tenaga Ahli Mandya Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) ke LPA NTB

MATARAM-Tenaga Ahli Mandya Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) masing-masing Aditya Syarif, Nadhira Nisrina dan Shita Narasari, berkunjung ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Selasa (17/11). Kunjungan berkenaan dengan mandat untuk pemberian dukungan serta monev program prioritas nasional dan isu strategis.

Aditya memaparkan amanat Perpres No.64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang sedang dalam pembahasan terkait Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) untuk segera diadopsi dalam JKN. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan agar seluruh lapisan masyarakat memeroleh jaminan dan layanan kesehatan sebagai tanggung jawab pemerintah.

Terkait dengan LPA NTB, pihaknya menggali informasi berkenaan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB beserta proses layanan yang diberikan dan monitoring protokol kesehatan Covid 19. Kunjungan serupa juga dilakukan ke Wagub NTB, Kepala Polda NTB, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana NTB, Kadis kesehatan NTB, Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KLU, serta RSUD NTB.

Hadir menyambut kedatangan para tenaga ahli itu Ketua LPA NTB, H.Sahan, SH, didampingi sejumlah pengurus inti periode 2020-2025.H. Sahan dalam kesempatan itu menjelaskan tugas dan program LPA NTB seperti program perlindungan yang meliputi jaminan perlindungan sosial korban kekerasan anak.

Kata Sahan, sejak 2019 trend kekerasan anak terutama yang ditangani LPA NTB cenderung menurun. Pada tahun 2019/2020 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebanyak 99 kasus yang didominasi kekerasan seksual dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Dalam penanganan kasus-kasus itu, kata dia, pihaknya memiliki SOP guna melindungi anak dari berbagai jenis kekerasan. Karena itu, LPA melakukan MOU dengan Polda NTB, Dinsos, ponpes, dan Dikes. Perlindungan anak termasuk dalam hal  menjaga dari trauma akibat peristiwa yang dialami anak. Bentuk pelayanan diantaranya konseling dan visum gratis. Selama ini LPA NTB bekerjasama dengan Asia foundation, Unicef dan Kompak.

Beberapa program yang merupakan kerjasama dengan pihak funding masing-masing Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), percepatan kepemilikan dokumen adminduk, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), dan program Penguatan respon Perlindungan Anak Saat Pandemi Covid 19.

Program-program yang dilakukan menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Sebutlah program PUP yang sementara ini mampu menekan kasus perkawinan anak sampai 65 persen serta PKSAI yang membangun model kolaborasi beberapa OPD untuk perlindungan anak.

“Korban kekerasan didampingi sampai tuntas,” ujarnya seraya menambahkan bahwa proses munculnya kasus bisa berupa laporan baik langsung maupun yang diperoleh dari aparat kepolisian yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi

Dalam kesempatan itu Sahan mengemukakan beberapa persoalan yang memerlukan perhatian seperti kebutuhan psikolog yang sangat tinggi. Untuk menyikapinya, dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya Rumah Sakit Jiwa Mataram dan Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi) NTB. LPA pun menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Mataram.