Sebagai wujud komitmen yang telah dibangun sejak pelatihan Sistem Perlidungan Anak dan Workshop Pembentukan Tim Inti Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), maka tim PKSAI Kota Mataram menyelenggarakan pertemuan rutin dengan tema “Rapat Kordinasi Pengembangan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)”. Kegiatan yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPA NTB) bekerjasama dengan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) ini diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Mataram pada hari Rabu (13/2/2019). Kegiatan ini melibatkan 28 peserta yang berasal dari berbagai OPD dan LSM yang terkait sekota Mataram diantaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, Dinas Komunikasi dan Informasi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Balai Pemasyarakatan Anak, Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Mataram, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, LPA NTB dan LPA Kota Mataram.

Dalam sambutan pembukaan rapat tersebut, Ibu Hj. Baiq Asnawati selaku Kepala Dinas Sosial Kota Mataram menyatakan bahwa “mengenai tanggung jawab dan tugas pokok untuk urusan sosial, tentunya tidak dapat dilaksanakan apabila tidak adanya sinergi atau kerjasama antara lembaga yang satu dengan yang lainnya, termasuk permasalahan kesejahteraan sosial anak. Sehingga dengan terbentuknya PKSAI ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk mewujudkan sinergitas tersebut”.

Senada dengan pendapat tersebut pihak LPA NTB, Bapak Joko Jumadi, S.H., M.H pada sesi diskusi menjelaskan bahwa setiap OPD memiliki tugas masing-masing, harapan dari adanya PKSAI ini tidak hanya untuk sekedar mewujudkan komunikasi antar OPD terkait tetapi meningkat menjadi koordinasi hingga tujuan akhirnya adalah sinergi.

Pembentukan PKSAI ini sesungguhnya memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dibutuhkan. Bahkan sang anak dapat memperoleh beberapa layanan sekaligus tanpa perlu untuk mengeluarkan waktu dan tenaga yang berlebih. Contohnya, ketika seorang anak yang menderita stunting maka OPD yang berperan adalah Dinas Kesehatan namun ternyata sang anak juga tidak memiliki akta kelahiran maka selanjutnya pihak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menanganinya. Dengan kata lain pembentukan PKSAI merupakan pembentukan “Layanan Anak Satu Pintu” karena melibatkan seluruh OPD dan pihak-pihak yang terkait dengan kesejahteraan sosial anak.

Oleh karena itu penyelenggaraan pertemuan rutin ini dilakukan guna untuk membahas komponen-komponen untuk pembentukan PKSAI. Komponen tersebut diantaranya adalah payung hukum atau regulasi, struktur organisasi, SOP, sistem data, SDM dan layanan.