SELONG- Training of Trainer (TOT) Musrenbang Khusus Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Jompo, dibuka Bupati Lombok Timur, H.Sukiman Azmy, di Rupatama Kantor Bupati setempat, Kamis (5/8).  TOT Musrenbang khusus ini terkait dengan akan berlangsungnya Musrenbang yang melibatkan keempat unsur tersebut guna menyerap aspirasi mereka dalam pembangunan.

    Peserta terdiri dari Sekdes, BPD, tokoh perempuan, dan Pokja Adminduk dari 15 desa di Lombok Timur. Dalam kaitan ini, Kades diharapkan mendorong perempuan yang cakap, mampu bekerja secara tim serta mampu mencari solusi untuk tampil.

    Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy, sebelum membuka secara resmi TOT Bimtek Musrenbangdes Khusus Perempuan, Anak, Difabel, dan Lansia meminta sinergitas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur yang saat ini berada di posisi ke-9 di antara sepuluh kabupaten/kota di NTB.

      Sedangkan pada acara tersebut Bupati menegaskan pentingnya keterpaduan antara desa, kecamatan, dan kabupaten. “Semua harus bergerak secara  harmonis dan terpadu untuk melayani kebutuhan masyarakat,” katanya.

            Sukiman mengakui pembangunan fisik masih menjadi favorit dan prioritas di tingkat desa karena dinilai hasilnya lebih nyata dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, kata dia, harus dilihat pula program-program non fisik yang lebih penting.

    Ia menyebut penanggulangan kemiskinan, bidang kesehatan seperti penanggulangan stunting dan revitalisasi Posyandu, data disabilitas, dan sebagainya yang harus diinventarisir serta diakomodir dalam Musrenbangdes. Tentunya tidak hanya sampai pada tahap inventarisir melainkan harus dikawal  pula hasil dan pelaksanaannya kedepan.

            Bupati mengaku kerap sedih karena mendapat informasi tentang kondisi masyarakat dari LSM. Karena itu ia meminta pemerintah dari tingkat terbawah dapat bergerak lebih aktif untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Musrenbangdes menjadi salah satu cara menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya tidak serta merta.

    Ia menilai masih belum sinkronnya skala prioritas di tingkat desa dan kecamatan. Hal itu dapat dilihat di antaranya dari masih lambatnya pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang hingga saat ini belum terlaksana. Padahal masyarakat sangat membutuhkan rumah tersebut.

     Ketua Panitia TOT,Judan Putrabaya, mengemukakan amanat Permendes no 14 tahun 2018  mengharuskan desa melakukan musrenbang khusus tersebut. Karena dalam Musrenbang belum benar benar melibatkan perempuan, anak, difabel, dan lansia sebagai subyek.

     “Sering kehadiran mereka hanya sebagai pelengkap administrasi bahkan hanya pengatur konsumsi terutama kelompok perempuan. Permasalahan dalam masyarakat sering tidak mewakili empat kelompok tersebut. Karena itu Musrenbang khusus perlu dilakukan secara lebih mendetail dan partisipatif dengan menggunakan teknik curah pendapat, diskusi kelompok dan presentasi,” paparnya.

     Dalam Musrenbang khusus yang berlangsung 5-6 September itu peserta dibagi dalam tiga kelompok, yaitu infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya. Dalam diskusi kelompok peserta diminta mengidentifikasi permasalahan kelompok yang diwakilinya, menganalisa dan mencari cara penyelesaian masalahnya. Setelah itu membuat prioritas untuk diakomodasi dalam dokumen perencanaan.

    “Output yang doiharapkan adalah lahirnya fasilitator yang mampu memahami dan proses pelaksanaan Musrenbang sehingga aspirasi mereka tersalurkan,” cetusnya.