Berbagai trobosan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dilakukan untuk melayani masyarakat yang ingin membuat identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran.

“Kita turun langsung ke desa-desa sesuai dengan jadwal yang sudah di susun. Pelayanan dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat,” ujar Sekretaris Dukcapil Lombok Utara, Tresnahadi, Kamis (31/1), ketika mendampingi Wabup KLU, Sarifudin, memantau pelayanan keliling adminduk kerjasama LPA NTB-Unicef di Desa Gumantar.

Dikatakannya, pelayanan keliling turun langsung ke desa adalah salah satu terobosan yang saat ini tengah dilaksanakan Dukcapil. Namun, pelayanan jemput bola berbasis online kerap terkendala oleh kondisi jaringan di desa yang berada di wilayah blankspot. Meski dibekali modem khusus dari kementerian, tidak bisa dipastikan berfungsi pada saat melaksanakan pelayanan di desa yang tidak terjangkau jaringan internet.

“Kita dibekali modem internet khusus dari pusat. Tetapi ada memang wilayah di desa-desa yang tidak bisa tersentuh jaringan. Sehingga kita gunakan manual atau offline,”jelasnya.

Menurutnya, sejauh ini sistem pelayanan turun langsung berjalan bagus. Modem yang diberikan oleh kementerian, katanya lagi, sangat membantu.

“Hari ini (kemarin red) kita melaksanakannya di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan. Ada sekitar 150 warga bisa kita layani. Namun, kita gunakan sistem offline karena di wilayah itu tidak ada jaringannya,” paparnya. “Wakil bupati juga turun langsung memantau kegiatan yang kami lakukan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Dukcapil KLU mengakui kegiatan itu akan dilanjutkan ke Kecamatan Gangga dan akan terus disasar ke desa-desa lain.

“Yang menarik adalah masyarakat yang mengurus identitas kependudukan langsung diterima tidak perlu menunggu karena setiap turun kita langsung dengan semua perangkat yang terhubung langsung ke pusat,” ucapnya. “Jadi kita cetak langsung di tempat dan bisa langsung jadi,”tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, mengemukakan Gumantar sebagai desa yang ditinjau Wabup KLU termasuk desa yang banyak mengalami kerusakan permukiman penduduk akibat gempa yang turut memengaruhi kepemilikan identitas hukum. Sebanyak 1.565 rumah penduduk dketahui mengalami rusak berat.

Khusus kepemilikan, dari 6.000 an jumlah penduduk baru 41 persen yang memiliki akta keklahiran. Sementara jumlah anak anak 0-17 tahun 2.264 per 31 Desember 2018. Anak yang sudah memiliki akta kelahiran mencapai 1.873anak atau 82,73 persen. Artinya, yang belum punya akta kelahiran sebanyak 391 orang (17 %).

Sedangkan pada saat pelayanan keliling baru 70 an anak yang berhasil dibuatkan akta kelahiran. “Masalahnya kemana belum semua terakomodir, karena belum semua terkumpul semua persyaratannya. Karena itu nantinya mereka akan di-follow up oleh kader desa dan kadus-kadus agar seluruhnya memiliki akta kelahiran,” katanya. (man)