Ketika ada keluhan-keluhan masyarakat miskin yang terhambat atau menemukan jalan buntu untuk mengakses bantuan sosial seperti pemanfaatan KIS, KIP, PKH dan Raskin, kepada siapa mereka meminta bantuan? Perbedaan nama, nomor NIK, tanggal dan tahun lahir adalah masalah yang kerap dialami oleh masyarakat miskin dalam memanfaatkan BPJS, KIS, KIP, PKH.

Adalah Yuliana (42 tahun), warga Dusun Umajaya, Desa Sukadana, Kecamatan Terara , Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi tumpuan harapan masyarakat di dusunnya dan bahkan membantu masyarakat di Desa Sukadana. Sejak Tahun 2011, ibu dua anak tersebut aktif sebagai kader desa dan pendamping PKH di desa.

Yuliana pernah mengalami hal yang sangat sulit yaitu ketiadaan identitas hukum. Hal itu  menghaambatnya untuk mengakses pemanfaatan PKH dan BPJS. Ketika mengurus sendiri kepemilikan identitas hukum, ia  merasakan kesulitan dan rumitnya mengurus adminduk di Dinas Dukcapil pada waktu itu.

Sejak itulah Yuliana termotivasi aktif membantu memfasilitasi masyarakat miskin di dusunnya untuk menguruskan dokumen identitas hukum berupa KTP, KK, akta kelahiran, perbaikan nama, NIK, tanggal dan tahun lahir pada BPJS atau KIS. Sejak menjadi pengurus Pokja (Kelompok Kerja Masyarakat) Identitas Hukum Desa Sukadana Oktober 2017, aktor perubahan untuk identitas hukum ini membantu masyarakat yang lebih luas lagi, bukan hanya dusunnya saja tetapi sudah sampai ke seluruh Desa Sukadana.

Sejak tahun 2011 ibu yang tamat SMA 16 tahun silam ini harus mengurus sendiri (single peren) kedua anaknya sementara kondisi ekonominya juga sangat memprihatinkan. Selama ini untuk mengurus dokumen identitas hukum masyarakat, Yuliana harus menggunakan ojek untuk membantu memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan dokumen identitas hukum.

Secara sukarela masyarakat kadang-kadang memberikan uang Rp 10.000 hingga Rp 20.000, tetapi banyak juga yang tidak memberikan ongkos ojek. Uang yang diberikan oleh warga tersebut tidak sebanding dengan proses kerja yang harus dilalui olehnya. Berdasarkan cerita Yuliana, “Saya sering mengurus warga yang sudah memiliki BPJS/KIS namun beda nama yang tercantum di BPJS/KIS dengan nama yang terdapat dalam KTP-el.”

Nah, untuk mengatasi hal itu,  langkah pertama-tama yang dilakukan adalah membuat surat keterangan beda nama dari kepala desa/kantor desa. Keterangan beda nama dari desa dilampirkan dengan foto copy KTP, KK dan kartu KIS yang asli (yang akan diperbaiki). Kelengkapan dokumen tersebut dibawa ke Dinas Sosial untuk mendapatkan semacam Surat Rekomendasi dan kemudian dibawa lagi ke kantor BPJS untuk disahkan.

Tetapi sejak tahun 2017,  kebijakan dan prosesnya lebih singkat, yaitu cukup sampai Dinas Sosial dan mendapatkan kartu atau kwitansi pengambilan KIS yang sudah diperbaiki. Biasanya yang bikin lama prosesnya adalah ketika warga yang mengurus perbedaan nama pada KIS memiliki double kartu BPJS, yaitu BPJS Mandiri dan BPJS dari pemerintah. Pemilik KIS wajib menyelesaikan tunggakan BPJS Mandiri terlebih dahulu, baru kemudian BPJS mengesahkan KIS yang dari pemerintah.

Kesulitan dan hambatan Yuliana mengurus identitas hukum masyarakat karena tidak memiliki kendaraan bermotor dan harus menggunakan jasa ojek, kini mulai lebih ringan karena sudah ada perhatian dari kepala Desa Sukadana. Setiap kepengurusan identitas hukum masyarakat yang diketahui oleh kepala desa, Yuliana akan diantar oleh staf desa dengan menggunakan fasilitas desa baik transport maupun uang pengganti transport.

Selama menjadi kader desa dan pengurus Pokja Identitas Hukum Desa Sukadana sudah lebih dari 120 orang yang telah diurus perbaiki KIS / BPJS dan sekira 368 warga yang difasilitasi kepemilikan identitas hukumnya berupa KK, KTP, akta kelahiran dan akta kematian.

Tidak sedikit warga masyarakat miskin yang terdesak dan terpojok pada saat sakit dan sudah melakukan rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit lalu tidak mampu membayar karena BPJSnya bermasalah (beda nama) datang ke  Yuliana mengharapkan bantuannya. Salah satunya  Bunasih (50 thun), warga Dusun Umajaya, Desa Sukadana. Pada Maret tahun 2017, Bunasih mengalami sakit darah rendah dan telah diopname (rawat inap) di Puskesmas Kecamatan Terara – Lombok Timur, tidak bisa  memanfaatkan BPJS-nya karena beda nama dan tahun lahir. Akhirnya Yuliana membuat keterangan opname (rawat inap) di Puskesmas Terara Lombok Timur dan kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk disahkan pada hari itu juga. Bunasih pun keluar dari Puskesmas Terara Lombok Timur tanpa membayar biaya pengobatan dan perawatan.

Selain memfasilitasi kepengurusan identitas hukum masyarakat miskin, anggota Pokja Identitas Hukum Desa Sukadana ini memanfaatkan momen-momen Posyandu, pertemuan di desa, pencairan PKH dan pembagian raskin untuk menyosialisasikan akan pentingnya mengurus atau memiliki KTPe, KK, buku nikah dan akta kelahiran. Dengan menggunakan bahasa yang cepat dimengerti oleh masyarakat di desa, Yuliana mengibaratkan  kepemilikan KK, KTPe, buku nikah dan akta kelahiran sama pentingnya dengan surat kendaraan bermotor seperti STNK, BPKB dan SIM.

Hambatan yang paling dirasakan adalah ketika membantu masyarakat yang sangat miskin yang sama sekali tidak memiliki identitas hukum. Yang dipikirkan adalah harus memulai dari mana membantu masyarakat pada tingkat ini. Oleh karena itu Yuliana selalu mengadvokasi melalui Rembuk Warga, Musrenbangdes, terlibat dalam penyusunan RKPDes di tingkat kecamatan. Isu-isu yang disuarakan adalah sarana dan fasilitas Posyandu, insentif kader Posyandu dan pentingnya identitas hukum masyarakat. Dari hasil advokasi Yuliana, Desa Sukadana telah menganggarkan Yanling (Pelayanan Keliling) di Desa Sukadana pada tahun 2018.